RK ONLINE - Senin (1/8), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar paripurna dalam menyampaikan hasil pelaksanaan reses masa persidangan ke-II tahun 2022 yang sudah dilaksanakan 19-23 Juli 2022 lalu. Diketahui dari jaring aspirasi yang dilaksanakan masing-masing anggota dewan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, usulan masyarakat masih didominasi dengan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah perbaikan ruas jalan provinsi.
Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Cler, S.Ip,M.Ap. Dalam penyampaiannya, terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang dirangkum dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Diantaranya, dalam bidang insfrastruktur masyarakat menginginkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperbaiki ruas jalan provinsi maupun maupun jalan daerah dan infrastruktur lainnya.
"Masyarakat meminta pemerintah memperhatikan jalan lingkungan, sentra produksi, pembangunan turan, pelapis tebing, tanggul sungai, meningkatkan penerangan umum, melakukan pengecekan dan peningkatan jembatan, hingga pembangunan drainase untuk menanggulangi banjir," kata Dempo.
Selain itu, masyarakat juga berharap mendapatkan bantuan bibit tanaman, ternak, perikanan serta peralatan pertanian. Juga ikut mengontrol harga kebutuhan pokok yang kerap mengalami kenaikan harga serta kebutuhan modal bagi nelayan dan petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Poin ketiga, masyarakat meminta adanya peningkatan program padat karya agar dapat menyerap banyak pekerja dan mengurangi kemiskinan.
"Seperti halnya UMKM yang perlu dibantu dalam segi perizinan, permodalan maupun pemasaran," ujar Dempo.
Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat mengharapkan peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat SMA, pengecekan buku-buku yang diedarkan ke sekolah-sekolah hingga menfasilitasi beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu.
"Sementara itu, masyarakat pesisir pantai mengharapkan pemerintah membangun pemecah gelombang disetiap titik daerah rawan gelombang besar, serta membangun penahan gelombang disepanjang bibir pantai yang terdapat pemukiman warga," papar Dempo.
Poin keenam, masyarakat kabupaten/kota mengharapkan Pemprov dan pemda bersinergi dalam peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat (Kesmas), pelayanan rumah sakit, penyediaan obat-obatan berkualitas, memperbayak kelengkapan untuk posyandu hingga mempermudah pelayanan kesehatan.
Kemudian, masyarakat mengharapkan Pemprov dan pemda kabupaten/kota dapat memperhatikan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos), meningkatkan hibah dan Bansos, serta meningkatkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terkesan tidak merata.
"Terakhir masyarakat menginginkan Pemprov meningkatkan pengangkutan sampah di masyarakat, memperbanyak tempat dan gerobak pengangkutan sampah. Hal ini mengingat sampah yang terus meningkat namun upaya penanganan yang masih rendah," jelas Dempo.
Selain itu, masyarakat juga menginginkan Pemprov bisa memberikan pelatihan khusus dan berkoordinasi dengan aparat terkait dan badan khusus dalam upaya memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. Serta pemerintah dapat mengabulkan proposal yang diajukan masyarakat yang sesuai prosedur pada OPD terkait.
"Inilah pokok pikiran dan aspirasi masyarakat Bengkulu, dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka membuat lebijakan penganggaran dan kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," demikian Dempo. (gju)