RK ONLINE - Lahan Mess Pemkab Lebong yang berada di Bandung Jawa Barat direncanakan akan dilakukan pengukuran ulang. Pengukuran dilakukan dengan cara penyocokan berita jual beli dengan kondisi lahan saat ini.
Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu proses dalam penerbitan ulang 4 sertifikat lahan yang sebelumnya tak diketahui keberadaannya. Termasuk balik nama sertifikat lahan.
"Mengukur ulang, dicek berita acara jual beli dari 2007, 2008, 2009 kemudian dicocokan dengan ukuran itu, " kata Kabid Aset BKD Lebong Rizka Putra Utama, M.Si.
Kepengurusan sertifikat lahan tersebut sendiri dilakukan agar proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut bisa dilanjutkan. Diketahui lahan mess tersebut terdiri dari 8 sertifikat. Sementara saat ini hanya ada 4 sertifikat lahan yang dipegang oleh pihaknya. sementara 4 sertifikat lahan lainnya tak diketahui keberadaannya.
Terkait kapan usulan penghapusan aset tersebut Putra mengaku masih menunggu instruksi bupati setelah proses penerbitan dan balik nama sertifikat lahan tersebut selesai. Termasuk hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
"Sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016, jika nilai aset daerah lebih dari Rp 5 miliar, maka rencana penghapusan aset harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD Lebong, " singkatnya.
Sebelumnya, Bupati Lebong Kopli Ansori berencana akan melakukan lelang terhadap Mess milik Pemkab Lebong yang berada di Bandung Jawa Barat. Kopli menilai aset tak bergerak itu saat ini tak lagi bermanfaat bagi warga Lebong.
Sebagai gantinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil dari penghapusan aset tersebut akan digunakan untuk membangun rumah singgah di sekitaran RSUD M. Yunus Bengkulu yang dinilai akan jauh lebih bermanfaat.
Diketahui mess Pemkab Lebong yang ada di Garut Jawa Barat itu dibangun pada era bupati Dalhadi Umar. Mess itu dibangun untuk tempat tinggal bagi masyaratakat Lebong yang kuliah di Bandung Jawa Barat. (skp)