RK ONLINE - Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih menunggu kebijakan terbaik dari pemerintah pusat untuk mengatasi anjloknya harga sawit. Pasalnya kebijakan tersebut sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani sawit saat ini.
Gubernur Bengkulu, Dr. H Rohidin Mersyah, M.MA menyampaikan, semua pihak baik pemerintah pusat hingga daerah terus membahas permasalahan sawit. Akan tetapi dari rapat pembahasan anjloknya harga sawit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh pemerintah pusat dan pimpinan setiap daerah belum ada kebijakan yang diambil secara nasional.
"Saat ini presiden dan Menko sedang merumuskan bagaimana ekspor CPO (Crude Palm Oil, red) dapat kembali normal sehingga berimbas pada harga sawit yang bisa kembali normal, " kata Rohidin.
Gubernur menyebut, penyebab awal terjadinya harga sawit yang anjlok karena harga minyak goreng yang naik dan pemerintah mengambil kebijakan pelarangan ekspor CPO untuk mengatasi harga minyak tersebut. Namun kebijakan yang diambil tidak memberikan dampak penyelesaian masalah dengan baik.
"Siklus pemasaran CPO jadi terlambat dengan kebijakan yang ada, karena sebelumnya ada pemutusan hubungan kerjasama dari pemerintah pusat dengan negara penerima CPO. Sehingga dalam hal ini menjadi permasalahan negara dan tidak bisa diselesaikan di daerah," lanjutnya.
Menyikapi anjloknya harga sawit Pemprov Bengkulu sendiri telah menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah pusat terkait kesulitan yang dihadapi petani sawit di wilayah Bengkulu.
"Kita sudah sampaikan keluhan yang dialami petani kita terkait permasalahan sawit dan kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," demikian Rohidin. (gju)