Kesbangpol Kantongi Hasil Audit Dana Banpol

Pendidikan Politik Minim

RK ONLINE - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang sudah mengantongi hasil audit anggaran Bantuan Partai Politik (Banpol) TA 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Hasil audit ini akan disampaikan ke 10 Parpol di Kabupaten Kepahiang, agar bisa ditindaklanjuti sebagai dasar pencairan dana Banpol TA 2022. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang, Musi Dayan, S.Si mengatakan, hasil audit dana Bapol 10 Parpol di Kabupaten Kepahiang TA 2021 tidak ditemukan temuan yang sifatnya pengembalian. "Kalau temuan tidak ada. Namun 10 Parpol disarankan meningkatkan kegiatan pendidikan politik. Karena realisasi dana Banpol diwajibkan 60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk sekretariat," kata Musi Dayan. Dia melanjutkan, setelah hasil audit BPK RI Perwakilan Bengkulu disampaikan kepada masing-masing Parpol maka Parpol sudah bisa untuk menyusun dan menyampaikan usulan pencairan dana Banpol TA 2022. Kesbangpol pun akan langsung berkooordinasi dengan bupati terkait penerbitan SK hibah Banpol. "Karena hasil audit sudah kita terima dan tidak ada temuan, masing-masing Parpol sudah bisa menyusun pengajuan pencairan dana Banpol tahun ini. Kita mengingatkan supaya pengajuan dana Banpol ini tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan atau melalui verifikasi tim," sampai Musi Dayan. Ditambahkannya, tahun 2021 lalu 10 Parpol di Kepahiang yang mendapatkan dana Banpol diantaranya Nasdem Rp 214.539.732, Golkar Rp 125.008.650, PKB Rp 104.837.571, dan Demokrat Rp 99.475.209. Selanjutnya PDI P Rp 83.286.306, Hanura Rp 65.513.583, Gerindra Rp 63.420.678, dan PKS Rp 51.021.630. Kemudian Perindo Rp 45.636.642 dan PPP Rp 45.534.825. "Untuk tahun ini dana Parpol di Kabupaten Kepahiang naik menjadi Rp 15 ribu per satu suara sah dari sebelumnya Rp 11.313," demikian Musi Dayan.   Pewarta : Epran Antoni/Krn