Izin HGU PT. TUMS Diperpanjang atau Tidak?

Sudah Habis Tahun Lalu

RK ONLINE - Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid, MM, IPU menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan menggandeng Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait rapat mengenai perizinan PT Trisula Ulung Mega Surya (TUMS) yang bergerak pada pengelolaan perkebunan teh di Kecamatan Kabawetan. Karena diketahui perizinan HGU PT TUMS berakhir pada tahun lalu. Tak hanya itu banyak pihak menilai sejauh ini keberadaan TUMS belum memberikan dampak positif azas manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Di mana perusahaan itu berada, akses jalan yang masih dibiarkan rusak. Belum lagi persoalan Corporate Social Responbolity (CSR) atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang tidak pernah nampak azas manfaatnya. Seperti PT Sarana Mandiri Mukti (SMM) yang bergerak pada bidang perkebunan teh misalnya, kata Bupati, perusahaan itu membebaskan lahan seluas 28,8 Ha. Kemudian saham sebesar 20 persen yang merupakan hasil pendekatan saat rapat RUPS yang akhirnya didapat Pemkab Kepahiang. "Soal PT. TUMS ini Pemkab Kepahiang akan rapat yang akan melibatkan Pemprov, Kejari maupun Kejati. Nanti akan diputuskan diperpanjang atau tidak. Hal ini mengenai bagaimana azas manfaatnya bagi daerah, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Karena memang ada kewajiban sosial terhadap masyarakat seperti CSR nya tidak ada, jalan tidak diperbaiki, ya bagaimana azas manfaatnya kepada masyarakat," jelas Bupati. Tindakan terukur yang diperjuangkan Pemkab Kepahiang, sambung Bupati, diantaranya seperti sebagian kecil lahan, kemudian berusaha masuk dalam jajaran pemilik saham PT. TUMS, yakni sebagai pemilik saham. "Seperti PT. SMM seluas 28,8 Ha lahannya sudah didapat dan saham yang semula hanya 5 persen, sekarang sudah 20 persen. Ini didapat dari hasil lobi saat RUPS. Nah PT. TUMS paling tidak bisa dan diharapkan ada azas manfaat bagi masyarakat dan menunjang pendapatan daerah," tutup Bupati.   Pewarta : Reka Fitriani/Krn