Dewan Sesalkan Pembangunan Jalan SKB-Lubuk Penyamun Tak Kunjung Terealisasi

  RK ONLINE - Anggota DPRD Kepahiang, Joko Triono mendesak Pemerintah Kabupaten Kepahiang segera merealisasikan pembangunan jalan Simpang Kota Bingin (SKB)- Lubuk Penyamun. Pasalnya, hingga triwulan kedua tahun anggaran 2022 ini kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut tak kunjung direalisasikan. Bahkan kata Joko, hingga saat ini paket pekerjaan itu pun belum ditender atau ditayangkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang. Dengan kondisi ini, Joko khawatir terjadi keterlambatan realisasi pekerjaan infrastruktur yang berdampak pada kualitas pekerjaan. Mengingat setiap kali menjelang akhir tahun cuaca dengan intensitas hujan tinggi sering kali terjadi. Tak hanya itu, seharusnya kata Joko, anggaran pembangunan jalan SKB-Lubuk Penyamun yang dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur direalisasikan dengan maksimal guna menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Kemudian mengantisipasi pemerintah daerah dianggap tidak mampu mengelola dana DAK. "Kita meminta agar pembangunan jalan SKB-Lubuk Penyamun ini segera direalisasikan, sebagaimana janji Pemkab Kepahiang bahwa tahun ini anggarannya dialokasikan dari DAK. Jangan sampai batal terlaksana seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena pembangunan ini sangat dinanti oleh masyarakat. Jangan sampai keterlambatan ini nantinya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan, karena dikerjakan terburu-buru pada tahun anggaran, terlebih pengaruh cuaca," tegas Joko. Politisi PDI Perjuangan menuturkan bahwa selain dirinya, ada Alm H. Thobari Mu'ad dari PKB saat itu ikut memperjuangkan usulan pembangunan jalan SKB-Lubuk Penyamun yang sudah tertunda pembangunannya sejak tahun 2020 lalu. Karena itu Joko berharap, dengan anggarannya yang sudah tersedia agar pelaksanaan pembangunan segera direalisasikan. "Kita mendesak segera direalisasikan pembangunan jalan Simpang Kota Bingin - Lubuk Penyamun yang sampai saat ini belum juga dilaksanakan titik nol. Bahkan sudah awal Mei belum juga ditender," sesal Joko. Sementara itu, terkait dengan keterlambatan pekerjaan infrastruktur yang dibiayai oleh dana DAK, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga saat ini belum memberikan tanggapan. Karena hingga sore kemarin Kadis PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi A Sihaloho, ST belum dapat dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya.   Pewarta : Reka Fitriani/Krn