Penghapusan Tenaga Honorer Akan Meningkatkan Pengangguran

RK ONLINE - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada tahun 2023 mendatang memiliki wacana penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sendiri menolak diberlakukannya wacana tersebut. Yang mana penolakan tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Dr. Hal Rohidin Mersyah,MMA beberapa waktu lalu. Bahkan gubernur Rohidin menyampaikan jika wacana tersebut benar adanya, Pemprov Bengkulu bersedia mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga honorer menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penolakan penghapusan tenaga honorer oleh gubernur ini juga didukung oleh pihak legislatif. Seperti yang disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Suimi Fales, SH, MH yang menyatakan menolak rencana Pemerintah pusat tersebut. "Saat ini belum setuju dengan wacana KemenpanRB terkait penghapusan tenaga honorer. Seharusnya sebelum menggulirkan sebuah wacana, harus diperhitungkan secara matang dahulu," kata Suimi. Dengan adanya penghapusan tenaga honorer, Suimi Fales menilai nantinya dapat meningkatkan angka pengangguran dan kriminalitas ditengah masyarakat. "Jika wacana itu benar-benar direalisasikan, pemerintah pusat harus ikut bertanggungjawab ketika angka pengangguran di daerah meningkat," ujar Suimi Fales.Dengan wacana yang tiba-tiba tersebut dan tanpa disertai solusi yang baik akan menambah pernasalah baru bagi daerah, terutama menambah daftar panjang masalah pengangguran yang selama ini belum tuntas-tuntas diatasi. Suimi mengatakan, KemenpanRB tidak bisa memberlakukan kebijakan secara tiba-tiba begitu saja. Apalagi kebijakan seperti itu tanpa disertai solusi. "Tidak sedikit masyarakat di Bengkulu ini menggantungkan hidupnya dari pendapatan menjadi honorer. Dan jika dipecat dan menganggu, lama-lama bisa menjadi Kriminal karena kelaparan. Untuk itu dalam pengambilan kebijakan memang harus bijak tidak bisa sekaligus dan buru-buru. Jangan sampai karena beban belanja pegawai harus dipangkas dan tidak mempertimbangkan dampaknya," singkat Suimi.   Pewarta : Gatot Julian/Krn