Perbaikan SPj 8 Desa Ditunggu

Audit Inspektorat Temukan Potensi Keruda Ratusan Juta

RK ONLINE - Hingga saat ini Inskeptorat Daerah (Ipda) Kepahiang masih menunggu proses perbaikan Surat Pertanggungjawaban (Spj) dari 8 Pemerintah Desa (Pemdes). Hal itu sesuai dengan hasil audit yang sebelumnya dilakukan atas pengelolaan anggaran desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2021. Kedelapan desa yang menjadi sampel pemeriksaan, mayoritas ditemukan kekurangan Spj. Jika hal itu diabaikan, dipastikan temuan pemeriksaan tersebut akan masuk dalam kerugian daerah (keruda). Ke-8 desa yang menjadi sampel pemeriksaan Ipda Kepahiang itu masing-masing Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi, Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu, Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir, Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang, Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan, Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas dan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi. Plt. Inspektur Ipda Kepahiang, Hairah Aryani, S.Sos, M.M.Pd mengatakan, sesuai dengan hasil audit yang dilakukan, pihak desa mempunyai waktu 60 hari sejak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk melakukan perbaikan. "Kami tunggu hingga akhir Januari ini, ketika tidak melakukan perbaikan maka kekurangan Spj bisa ditetapkan menjadi Keruda dan bersifat wajib untuk dikembalikan. Sekarang desa sudah berangsur melakukan perbaikan, hanya saja belum seluruhnya, karena dari hasil audit yang kami lakukan ditemukan potensi untuk Keruda mencapai ratusan juta rupiah," kata Hairah. Dirinya berharap, temuan kekurangan SPj itu bisa segera dilengkapi dan dipertanggungjawabkan sehingga tidak masuk dalam Keruda. Sisa waktu yang ada diharapkan bisa dimanfaatkan masing-masing desa untuk segera menyampaikan perbaikan SPj pengelolaan anggaran desa tersebut. "Audit yang kami lakukan ini hanya untuk memastikan pengelolaan ADD dan DD berjalan dengan baik. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan harapan apa saja yang menjadi temuan bisa dilakukan perbaikan dalam pengelolaan kedepannya," demikian Hairah.   Pewarta : Epran Antoni/Krn