Mutasi ASN ?, Ini Kata Bupati

RK ONLINE - Terkait wacana rotasi, promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang, Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU masih belum dapat berkomentar banyak. Sebab dengan pemberlakuan ketentuan yang jauh lebih ketat, promosi, rotasi dan mutasi ASN atau lelang jabatan ini harus melalui sejumlah prosedur dan tahapan yang wajib dilalui. "Zaman sekarang tidak seperti dulu lagi. Kalau tidak prosedural hasilnya bisa dibatalkan oleh KASN. Jadi, mengenai mutasi ASN atau lelang jabatan ini Pemkab tidak sembarangan dan tidak tergesa-gesa karena ada regulasi yang mengaturnya," ujar Dayat. Baca juga : Isu Mutasi Menguat, Bupati Kopli : Biarkan Mereka Bekerja Dulu Diakui Dayat kalau rotasi, promosi dan mutasi ASN ini memang harus dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan definitif beberapa jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang yang selama ini, masih dijabat pelaksana tugas. Sedikitnya menurut Dayat ada 7 OPD yang harus segera dijabat oleh pejabat definitif. Yakni Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Inspektorat, Badan Kesbangpol serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). "Sekarang ini penempatan pejabat itu tidak sembarangan. Lelang jabatan Harus dilaksanakan berdasarkan izin KASN," bebernya. Bersamaan dengan ini Dayat mengakui kalau untuk melakukan rotasi, promosi dan mutasi ASN, Pemkab Kepahiang sudah melakukan tahapan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). "Kita serahkan kepada Pansel. Biarkan Pansel bekerja secara independen dan profesional," ungkap Dayat. Keuangan Pemkab Makin Sulit Bersamaan dengan ini Dayat mengajak seluruh OPD untuk fokus dalam menjalankan roda pemerintahan dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Serta merealisasikan program pemerintah khususnya program prioritas Pemkab Kepahiang. Terlebih saat ini pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), semakin membuat Pemkab Kepahiang kesulitan dengan keuangan. "Maka dari itu OPD diminta pro aktif dalam mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah pusat. Sebab dengan keuangan yang sedang sulit, peran serta pemerintah pusat sangatlah dibutuhkan," demikian bupati Kepahiang.   Pewarta : Reka/Krn