Perlindungan Sosial Belum Cukup Jika Tidak Disertai dengan Usaha

RK ONLINE - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu meningkat sebanyak 7.993 orang berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu, Senin (15/02/2021). Perhitungan penduduk miskin ini dilakukan September 2020 yang mencapai 305.997 orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang mencapai 298.004 orang. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj. Riri Damayanti John Latief menuturkan, di tengah pandemi Covid yang masih berlangsung dan membuat roda perekonomian berjalan lambat, suatu hal yang lumrah ketika penduduk miskin bertambah. "Dengan ini cukup alasan untuk pemerintah tetap mengalokasikan berbagai program perlindungan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), program sembako, bansos, hingga diskon tarif listrik bagi kalangan masyarakat dan lain - lain," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (03/02/2021). Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, berbagai program perlindungan sosial itu belum cukup bila tidak disertai dengan usaha - usaha yang serius dalam menyelamatkan perekonomian dalam bentuk pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha. "Ada begitu banyak kelompok usaha mikro dan kecil yang mereka ini akan tercebur sebagai penduduk kalau tidak diselamatkan. Selama ini programnya sudah ada. Wajib dipertahankan bahkan ditingkatkan," tandas Hj Riri Damayanti John Latief. Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menekankan, penduduk merupakan titik sentral pembangunan dimana sejak tahun 2020 ini hingga 2030 mendatang para ahli sepakat bahwa Indonesia akan mengalami gejala bonus demografi atau keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi. "Dengan adanya pandemi, bonus demografi ini diramalkan akan jadi bencana demografi yang dahsyat kalau pemerintah gagal melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemampuan pemerintah membangun sumber daya manusia yang handal menjadi kunci untuk mengawal bonus demografi ini," tukas Hj Riri Damayanti John Latief. Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menjelaskan pentingnya menjaga kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0 persen. "Salah satunya dengan merombak sistem perlindungan sosial hingga kemiskinan turun sampai 0 persen sampai 2024. Ini artinya, program - program perlindungan sosial harus lebih banyak dialokasikan ke daerah - daerah termiskin. Di Sumatera seperti Aceh dan Bengkulu," papar Hj Riri Damayanti John Latief. Untuk diketahui, sesuai data BPS, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di Bengkulu jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Berikut 10 provinsi termiskin di Indonesia 1. Papua 26,8 % 2. Papua Barat 21,7 % 3. Nusa Tenggara Timur 21,21 % 4. Maluku 17,99 % 5. Gorontalo 15,59 % 6. Aceh 15,43 % 7. Bengkulu 15,30 % 8. Nusa Tenggara Barat 14,23 % 9. Sulawesi Tengah 13,06 % 10. Sumatera Selatan 12,56 % Redaksi