RK ONLINE - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu telah menerbitkan hasil audit terhadap penyaluran Sembako Covid 19 bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang TA 2020. Hasilnya, 2.864 Kepala Keluarga (KK) terdata menikmati 2 jenis bantuan sekaligus. Rinciannya, 281 KK juga terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 568 KK Bantuan Sosial Tunai (BST) pemerintah pusat dan 2.015 KK beririsan dengan BLT DD. Selain itu juga ditemukan, 2.624 KK penerima bantuan diketahui tidak dilengkapi NIK (tidak lengkap atau NIK kurang). Dikonfirmasi, Kamis (22/10/2020) Plt Inspektur Inspektoerat daerah (Ipda) Kepahiang, Hairah Aryani, S.Sos, M.Mpd sebagai tindaklanjut Dinsos diminta melakukan verifikasi ulang melibatkan kecamatan dan Kades terhadap 2.864 KK penerima bantuan ganda. "Memang sekarang penyaluran bantuan Covid yang bersumber dari APBD Kepahiang sudah tuntas, verifikasi dilakukan untuk keperluan data ke depannya. Sehingga ketika adanya penyaluran kembali, bisa dipastikan masyarakat hanya menerima 1 bantuan saja," kata Hairah. Adapun data 2.624 KK tak valid, juga diverifikasi. Dikatakannya, untuk kevalidan data merupakan tugas bersama. Karena itu ke depan diminta adanya pendataan ulang dari Dinsos Kepahiang yang nantinya akan menjadi acuan data. "Saya yakin masyarakat Kepahiang yang layak seluruhnya sudah menikmati bantuan, baik bersumber dari APBD kabupaten ataupun sumber lainnya. Tapi alangkah baiknya kalau data penyaluran yang kita lakukan itu tidak tumpangtindih dan tepat sasaran," demikian Hairah. Data Penerima Bantuan Ganda Bantuan Ganda KK Total PKH dan sembako BPNT 281 - BST pemerintah pusat 568 - BLT DD 2.015 - Jumlah - 2.864 NIK tak Lengkap - 2.624 Data Tak Valid - 5.488 Sumber: audit BPKP Ipda Kepahiang Oktober 2020 Pewarta : Efran Antoni Editor : Candra Hadinata
Hasil Audit BPKP Data Dinsos Tak Valid, 5.488 KK Penerima Bantuan di Kepahiang Diragukan
Jumat 23-10-2020,02:32 WIB
Editor : Rakep Online
Kategori :