2021 Program Dana Kelurahan Distop

RK ONLINE - Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Riswan Efendi, SE, MM memastikan ditahun 2021 mendatang pemerintah pusat tidak akan lagi menyalurkan Dana Kelurahan (DK). Ini akibat dari pandemi covid-19 yang berdampak terhadap penerimaan negara. "Jadi, sesuai dengan undang-undang APBN maka DK tidak lagi disalurkan untuk tahun 2021. Ini akibat pandemi Covid-19," kata Riswan, Minggu (11/10/2020). Lebih jauh dikatakan Riswan, DK untuk Kabupaten Lebong sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Dimulai dari 2019 serta 2020 ini diperuntukkan bagi 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Lebong. "Apakah pemberhentian DK ini permanen atau sementara, kami juga kurang tahu. Yang jelas untuk tahun 2021 mendatang DK tak dianggarkan," kata Riswan. Dijelaskan Riswan, untuk progres DK tahun 2020 ini seluruh kelurahan sudah merealisasikan tahap pertama. Bahkan untuk DK tahap II anggarannya sudah ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ke kas daerah. Tinggal lagi menunggu usulan pemerintah kelurahan agar anggaran tersebut bisa segera digunakan. "Kelurahan sudah bisa mengajukan DK tahap II. Tentunya dalam pengajuan harus melengkapi syarat-syarat salah satunya penggunaan DK pada tahap pertama," tambah Riswan. Pagu DK yang disiapkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 4,2 miliar. Artinya dengan jumlah 11 kelurahan, setiap kelurahan di Kabupaten Lebong mendapatkan kucuran kisaran Rp 384 juta. Sementara dalam proses pencairannya terbagi menjadi 2 tahap, masing-masing sebesar 50 persen. Dalam penggunaannya, lanjut Riswan, sama dengan Dana Desa (DD). Pemerintah kelurahan bisa menggunakannya untuk pemangunan fisik maupun program-program pemberdayaan masyarakat sekitar. Tergantung dengan hasil musyawarah masing-masing kelurahan itu sendiri. Tujuannya agar terciptanya kelurahan yang mandiri. "Anggaran DK tak bisa digunakan untuk operasional dan kegiatan pemerintah kelurahan," singkatnya. Pewarta : Eko Hatmono  Editor     : Candra Hadinata