Cakades Kalah Lawan Kotak Kosong, Pjs Ambil Alih!

Cakades Kalah Lawan Kotak Kosong, Pjs Ambil Alih!

Cakades Kalah Lawan Kotak Kosong, Pjs Ambil Alih!--DOK/RK

Radarkepahiang.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang, Zaili Husein, SE, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

 

Hal tersebut disampaikan Zaili saat memantau secara langsung salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada gelaran Pilkades Serentak di Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA:Pansus II DPRD Kepahiang Bahas Perampingan OPD, Masih Tunggu Rekomendasi Gubernur dan Kepastian Tipologi Dinas

BACA JUGA:Monitoring Pilkades Serentak di 37 Desa, Bupati Kepahiang: Logistik Aman, Pemilih Antusias, Kamtibmas Kondusif

"Sampai saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur pemungutan suara ulang. Jadi tindak lanjutnya, Bupati mengangkat penjabat kepala desa di sini, jika dalam Pilkades ini ada kotak kosong yang menang," ujar Zaili Husein.

 

Zaili menjelaskan, pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa menjadi solusi sementara guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di desa tetap berjalan, sembari menunggu pelaksanaan kontestasi Pilkades selanjutnya.

BACA JUGA:Rekrutmen CPNS 2026 Dibuka November Ini! Pelamar dan Fresh Graduate Diminta Bersiap

BACA JUGA:Negara Kompetitor Panen Raya, Harga Kopi di Kepahiang Turun Jadi Rp 52 Ribu per Kilogram

"Artinya akan disusul dengan Pilkades selanjutnya, yaitu pada gelaran Pilkades serentak 2029," tegasnya.

 

Dengan demikian, desa yang mengalami penundaan atau tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dipastikan bakal dipimpin oleh Pj Kepala Desa yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kepahiang hingga Pilkades Serentak 2029 mendatang.

BACA JUGA:Jalan IJD Jadi Urat Nadi Ekonomi Warga, Bupati Kepahiang Tekankan Kualitas Harga Mati!

Sumber:

Berita Terkait