Sidang Paripurna Nota Pengantar APBD TA 2027 'Panas', Dewan Singgung Soal Program Infrastruktur Tidak Merata!

Radarkepahiang.id - Agenda sidang rapat paripurna di DPRD Kepahiang Selasa 8 September 2026 dengan agenda nota pengantar RAPBD P TA 2026 dan nota pengantar RAPBD TA 2027 sempat memanas, pasca Bupati H. Zurdi Nata, S.Ip membacakan dokumen nota pengantar, sejumlah dewan melayangkan interupsi. Awalnya interupsi dilayangkan Anggota Dewan asal Dapil Bermani Ilir - Muara Kemumu, Eko Guntoro, SH pada dasarnya ia mengapresiasi keberhasilan Pemkab Kepahiang menarik dana pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD.

BACA JUGA:Lahan Eks HGU PT TUM 116 Hektare Kembali ke Negara, Pemkab Kepahiang Pertanyakan Kejelasan Penataan ke BPN

 

BACA JUGA:Selain Matcha, 5 Makanan dan Minuman Ini Efektif Redakan Stres

Namun, ia menilai sejauh ini realisasi pembangunan belum sepenuhnya mengarah pada daerah terisolir, seperti jalan Sosokan Taba-Damar Kencana-Langgar Jaya yang berada di Kecamatan Muara Kemumu.

 

"Daerah terisolir ini minim pembangunan infrastruktur, tidak hanya jalan, bahkan pembangunan irigasi yang belum optimal di wilayah Bermani Ilir, sehingga terjadinya alihfungsi lahan. Sehingga harapan kita, adanya pemerataan pembangunan lewat program-program yang diusulkan Pemkab, misal IJD, DAK dan alokasi program lainnya," jelas Eko.

BACA JUGA:Terancam 15 Tahun Penjara, Pelaku Pembunuhan Sadis di Pagar Gunung Dipastikan Lama Membusuk di Jeruji Besi

BACA JUGA:Bupati Kepahiang Targetkan Petani Mandiri Ekspor Kopi Lokal, Genjot Produktivitas hingga 1,5 Ton Per Hektare

Sementara itu, Waka II DPRD Kepahiang Ansori, M yang juga berasal dari Dapil yang sama menyoroti terkait dengan pemerataan terkait dengan bantuan BSPS tahun 2026 yang mencapai 416 kuota, ia menyoroti tidak meratanya bantuan tersebut. Seperti di Kecamatan Muara Kemumu yang tidak mendapatkan alokasi, ia menduga adanya permainan terkait dengan pengalokasikan bantuan tersebut sehingga satu wilayah sama sekali tidak mendapatkan alokasi.

BACA JUGA:Main No Fight, Aplikasi Penghasil Uang 2026 Kumpulkan Saldo DANA!

"BSPS Bantuan bedah rumah ini banyak sampai 416 kuotanya, tapi kenapa di Kecamatan Muara Kemumu sama sekali tidak ada, harusnya bantuan ini merata," sesal Ansori.

 

Sekalipun, program pembangunan infrastruktur jalan dan bedah rumah adalah program pusat, kata Ansori, seharusnya ada pemerataan, mengingat terkait dengan realisasinya berdampak langsung pada masyarakat.

Sumber: