Tanggapi Pidato Presiden, Ketua DPRD Kepahiang Harapkan Program Pusat Menyasar Kebutuhan Daerah

Radarkepahiang.id – Menanggapi penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta rencana program strategis nasional, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang memberikan respon positif dan mengapresiasi berbagai gagasan yang dipaparkan pemerintah pusat. Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, SE, M.Sc  menyampaikan bahwa sebagian besar program yang disampaikan Presiden selaras dan sejalan dengan kebutuhan daerah, khususnya di Kabupaten Kepahiang.

 

Beberapa poin penting yang disoroti mencakup pembangunan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan perguruan tinggi, penguatan ekonomi berbasis desa melalui Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP) dan Kopdes, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA:Jajaran Forkopimda Kepahiang Sukses Didata, SE2026 Jadi Momentum Penting Kebijakan Ekonomi Daerah

BACA JUGA:Diduga Putus Cinta, Janda Asal Kepahiang Nekat Tenggak Herbisida

"Untuk kebutuhan masyarakat, khususnya program MBG, ini merupakan langkah nyata dalam mengentaskan masalah stunting. Kita menyadari penuntasan stunting membutuhkan waktu dan proses, namun program ini sangat positif untuk memenuhi gizi anak-anak kita," ujar Igor.

 

Di sektor pendidikan, Bung Igor mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang saat ini masih dalam proses penyiapan dan pembangunan. Kehadiran program ini diharapkan mampu menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya tingkat SD dan SMP, agar dapat mengenyam pendidikan layak serta mengejar cita-cita mereka.

BACA JUGA:Rahasia Punya Wajah Cerah Seharian, Ini 4 Rekomendasi Tone Up Sunscreen Korea Vitamin C

BACA JUGA:Desil Masyarakat Penerima Bansos Diperbaharui Setiap 3 Bulan

"Kalau kita lihat di daerah lain seperti Merauke, Sekolah Rakyat terbukti memberikan dampak besar bagi anak-anak sekolah. Kita harapkan di Kepahiang pun nantinya berjalan lancar dan membawa manfaat serupa," tambahnya.

 

Selain isu pendidikan dan gizi, DPRD Kepahiang juga menyoroti persoalan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Bung Igor menjelaskan, hingga saat ini daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait regulasi pencairan TKD tersebut.

BACA JUGA:Ada Sekitar 400 Pekerja SPPG MBG yang Dicatat ke Disprinaker, Wajib Terpenuhi Haknya!

Sumber: