Total Piutang DBH Pemprov ke Kepahiang Rp23 Miliar, Pemkab 'Ngadu' ke Kemenkeu
Total Piutang DBH Pemprov ke Kepahiang Rp23 Miliar, Pemkab 'Ngadu' ke Kemenkeu --Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Masih berharap Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu disalurkan senilai total Rp24 miliar, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang Jono Antoni, S.Sos MM melalui Kabid Pendapatan Amarullah Mutaqin, SE M.Ap Selasa 30 Desember 2025 menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) piutang DBH Pemprov Bengkulu pada Kabupaten Kepahiang tahun 2024 sebesar Rp25 miliar dan sudah terrealisasi Rp8,5 miliar atau menyisakan piutang Rp16,5 miliar.
BACA JUGA:7 ASN Kepahiang Diminta Lampirkan Akta Perceraian, Termasuk PPPK!
BACA JUGA:Final! UMK di Kabupaten Kepahiang Mengikuti Besaran UMP Bengkulu
Kemudian, DBH 2025 triwulan 1 dan 2 yang sudah terbit SK Gubernurnya diangka Rp13 miliar dan terrealisasi Rp6,6 miliar atau tersisa piutangnya Rp6,4 miliar.
"Jadi total piutang DBH 2024 dan sisa piutang 2025 Rp23 miliar, Pemkab Kepahiang dalam hal ini Bupati Kepahiang sudah menyurati Pemprov Bengkulu lebih dari 3 kali. Permohonan realisasi DBH tahun 2024 saja," jelas Amarullah di ruang kerjanya Selasa 30 Desember 2025.
BACA JUGA:Terbaru, Ini 6 Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2026
BACA JUGA:Sudah Ditetapkan Banmus, DPRD Kepahiang Rapat Paripurna Istimewa HUT Kepahiang ke-22 pada 7 Januari
Dijelaskan Amarullah, permohonan realisasi piutang DBH 2024 dan 2025 tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur Bengkulu, dan juga tembusannya pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Mengingat, DBH yang terdiri dari DBH pajak, SDA, yang mencakup DBH pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta bagi hasil dari kelapa sawit.
BACA JUGA:Pekerjaan Infrastruktur Belum Rampung, Bupati Kepahiang Beri Catatan pada Kontraktor!
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Kekurangan 164 Arsiparis, Hampir Seluruh OPD Tak Punya Tenaga Kearsipan
"Surat permohonan realisasi piutang DBH yang ditujukan pada Gubernur Bengkulu sudah disampaikan tembusannya ke Kemenkeu dan Kemendagri, dan sampai dengan hari ini kita mengharapkan DBH ini direalisasikan ke daerah," ujar Amarullah.
Sumber:
- Share:
