Lima Fraksi DPRD Kepahiang Setujui RPJMD untuk Dibahas, Tapi Dengan Catatan!
Lima Fraksi DPRD Kepahiang Setujui RPJMD untuk Dibahas, Tapi Dengan Catatan!--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Lima Fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang menyatakan persetujuan agar Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030 dibahas pada tahap selanjutnya. Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa 8 Juli 2025. Selain menyatakan persetujuan, kelima fraksi juga memberikan catatan, saran, dan masukan konstruktif atas Raperda RPJMD tersebut.
BACA JUGA:Nasib 726 Tenaga Honorer Pemkab Kepahiang Belum Ditentukan
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Tinggal Menunggu Legal Standing Lahan Puncak Mall
Wakil Ketua Fraksi Perindo, Muhammad Nopriandi, S.Sos, menyampaikan bahwa Raperda RPJMD merupakan muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan serta strategi yang matang dalam menjalankan program prioritas.
BACA JUGA:Sudah Disurati, HGU PT TUMS Segera Diambil Alih Pemkab Kepahiang
BACA JUGA:Bisa WD Uang Rp820.000 Dari Aplikasi Penghasil Saldo DANA Tanpa Harus Undang Teman
"Salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program hilirisasi kopi sebagai potensi unggulan daerah. Untuk itu, kami mendorong Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar terus berkoordinasi dengan Bappeda guna mengintegrasikan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ke dalam RPJMD," ujar Nopriandi.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Anudin, S.Sos, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berpedoman pada skala prioritas usulan masyarakat agar manfaatnya tepat sasaran dan tidak mubazir.
BACA JUGA:Belum Berstatus Perumda, PDAM Tirta Alami Belum Ajukan Penyertaan Modal
BACA JUGA:Belum Berstatus Perumda, PDAM Tirta Alami Belum Ajukan Penyertaan Modal
“Kami juga mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, namun merata hingga ke setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Kepahiang,” tegas Anudin.
Masukan serupa disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Andrian Defandra, S.E., M.Si. Ia menekankan perlunya pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya alam lokal di berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan.
Sumber:
- Share:
