Disetujui 5 Fraksi, Ini Saran dan Rekomendasi Dewan Terhadap R-APBD Perubahan 2025
Disetujui 5 Fraksi, Ini Saran dan Rekomendasi Dewan Terhadap R-APBD Perubahan 2025--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Sebanyak 5 fraksi yang ada di DPRD Kepahiang diantaranya Fraksi Perindo, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui nota pengantar Rancangan Perubahan APBD TA 2025 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, ada saran dan rekomendasi yang diberikan masing-masing fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.
BACA JUGA:Investasi Gheotermal di Kepahiang Berproses, Bupati Akui Syaratnya Lengkap!
BACA JUGA:Lewat Aplikasi Penghasil Uang Ini, Kamu Bisa Klaim Rp768.000 ke Dompet Elektronik!
Diawali pandangan umum Fraksi Perindo yang disampaikan Muhammad Nopriandi, S.Sos menyampaikan, pihaknya mendorong Pemkab Kepahiang untuk mengelola pendapatan dan penerimaan daerah secara optimal. Antara lain mengarahkan anggaran untuk program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Utamanya untuk memprioritaskan program dan kegiatan secara terarah, proposional dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat," sampai Nopriandi.
BACA JUGA:Tingkatkan Pelayanan, Bupati Kepahiang Pastikan Tambah Fasilitas RSUD Kepahiang
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Dapat Lampu Hijau Penyelesaian Aset Puncak Mall Kepahiang
Kemudian, juru bicara Fraksi NasDem Abdul Haris, SE menambahkan pentingnya pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinkronisasi dengan visi dan misi Bupati Kepahiang dalam proses pembahasan Raperda.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kami mendorong OPD terkait untuk lebih kreatif dan proaktif dalam merancang program kerja yang mampu mendongkrak PAD," tegas Abdul Haris.
BACA JUGA:Soal Formasi PPPK, Pemkab Kepahiang Masih Menunggu Petunjuk BKN!
BACA JUGA:Penyelenggaraan Haji Mulai Tahun Depan Bukan Lagi di Kemenag, Tapi BPH!
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Padila Sandi, A.Md., menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp70,52 miliar atau sekitar 7,9 persen, yang menurutnya akan berdampak pada rencana belanja pemerintah.
Sumber:
- Share:
