Dorong Masyarakat Kritis Dalam Pengelolaan Pengaduan

Dorong Masyarakat Kritis Dalam Pengelolaan Pengaduan

DOK/RK : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Rejang Lebong Pranoto Majid, SH, M.Si--

RK ONLINE - Asisten I Setkab Rejang Lebong Pranoto Majid, SH, M.Si mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mendorong dan mensupport sikap kritis yang bersifat membangun untuk mendorong roda pemerintahan yang berintegritas, bersih dan maksimal terhadap pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Coaching Clinik atau Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

 

"Sikap kritis atau pengaduan masyarakat itu sudah menjadi sunnatullah atau masukan, maka pada kesempatan ini kami sampaikan, selagi kritisasi atau pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut objektif dan sesuai fakta maka sah-sah saja untuk disampaikan. Terpenting tidak saling menjatuhkan dan menjastis seseorang, " jelasnya. 

 

Pemkab Rejang Lebong terus berupaya memberikan pelayanan publik maksimal pada semua lapisan masyarakat. Melalui Coaching Clinik atau Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik berkolaborasidengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengajak semua lapisan masyarakat untuk kritis membangun demi terciptanya pelayanan publik masyarakat maksimal dan efisien baik secara waktu dan kualitas pelayanan kerja.

 

"Dalam kegiatan ini kita sengaja mengundang Omdsman, Diskominfo dan beberapa OPD tujuannya mengajak masyarakat untuk kritis yang bersifat membangun dan positif, " tambahnya.

 

BACA JUGA:Dispar Wacanakan Gandeng Pihak Ketiga Kelola Wisata

 

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto,SE mengatakan dirinya berharap masyarakat diseluruh daerah di Provinsi Bengkulu dapat menyampaikan pengaduan secara bijak dan tepat sasaran serta objektif.

 

"Kami dari perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu mengadakan Coaching Clinic di Daerah Rejang Lebong ini. Tujuannya tiada lain, untuk memberikan pemahaman dan wawasan pada semua OPD dilingkungan Pemkab Rejang Lebong agar bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Sehingga berdampak pada kualitas kinerja yang diberikan oleh masing-masing OPD dapat memiliki satu perubahan, " singkatnya.

Sumber: