Targetkan 167 Sekolah

RK ONLINE - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepahiang menargetekan 167 SD dan SMP menerapkan Kurikulum Merdeka. Dimana pada tahun ini baru 9 sekolah saja yang menerapkannya. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang, Nining Fawely Pasju, S.Pt MM mengatakan, penerapan Kurikulum Merdeka tersebut akan dilakukan bertahap. Kabupaten Kepahiang diberi waktu sampai tahun 2024 mendatang.

"Penerapan kurikulum merdeka pada setingkat sekolah SD dan SMP ini akan dilakukan bertahap, daerah diberi waktu sampai dengan 2024. Saat ini baru 9 sekolah yang menerapkan," jelas Nining.

Dia memaparkan, perbedaan penerapan kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar, pada kurikulum 2013 (K13) mata pelajaran IPA dan IPS terpisah. Sedangkan pada kurikulum merdeka digabung menjadi satu mata pelajaran menjadi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Pada jenjang sekolah SMP, perbedaannya pada K13 mata pelajaran Informatika bersifat pilihan, namun di kurikulum merdeka dianggap wajib.

"Kerangka dasar kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik, pada K13 rancangan landasan utamanya yaitu tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan saja. K13 menerapkan jam pelajaran yang diatur perminggu, sedangkan kurikulum merdeka menerapkan jam pelajaran diatur pertahun," terang Nining.

 

BACA JUGA:DPRD Dukung Penerapan Kurikulum Merdeka

 

Lebih lanjut, perbedaan K13 diantaranya mengatur lokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester sedangkan kurikulum merdeka dapat mengatur lokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran. Kemudian K13 menerapkan sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, pada kur merdeka tidak ada pemisahan diantara 3 ranah penilaian tersebut.

"Pada kurikulum merdeka pemerintah menyediakan perangkat ajar tambahan berupa contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh project penguatan profil pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan," demikian Nining. (rfm)

Sumber: