Wagub Optimis Angka Kemiskinan Turun

RK ONLINE - Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah, S.Ip, M.Si mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu optimis bisa menurunkan angka kemiskinan yang saat ini tercatat berada diangka 14,62 persen.  Sebagai  upaya menurunkan angka kemiskinan tersebut, dirinya sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Bengkulu gencar melakukan kunjungan dan pantauan ke daerah-daerah terkait upaya dan realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

"Dari 9 kabupaten yang kita kunjungi banyak sekali orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial baik PKH atau BLT, malah orang yang mampu. Ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan," kata Rosjonsyah.

Dengan adanya temuan penyaluran bantuan yang tidak tepat, menurut Rosjonsyah, hal tersebut berarti data penerima bantuan masih menggunakan data lama. Sehingga data masyarakat penerima bantuan harus diperbaharui dan dimuktahirkan.  Dalam hal ini, ia bersama OPD terkait telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) terkait pembahasan data-data penerima bantuan sosial pemerintah. 

"Kita sudah minta data kepada Pusdatin, rupanya orang-orang yang kaya yang masih terdata menerima bantuan. Data seperti ini yang harus ditindaklanjuti, " tutur Wagub Rosjonsyah. 

 

BACA JUGA:BLT UMKM Mulai Direalisasikan Oktober

 

Lebih Lanjut, dirinya telah menginstruksikan setiap kepala daerah khususnya wakil bupati selaku ketau TKPK untuk segera membuat tim pendataan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing hingga ke tingkat desa untuk mengawasi masyarakat sasaran penerima batuan. 

"Tim ini bisa terdiri dari Bhabinkamtibmas atau Babinsa, hingga aparat hukum. Tugasnya untuk mereview ulang di desa-desa melihat sasaran penerima bantuan, jika tidak tepat sasaran bisa dicatat dan didata agar nanti diusulkan ke Kemensos untuk dihapus," jelas Wagub Rosjonsyah. 

Pendataan yang dilakukan semata-mata agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Menjangkau masyarakat benar-benar layak menerima bantuan. Sedangkan yang tidak layak akan diusulkan untuk dihapus ke Pusdatin atau data Kemensos. 

"Kita sudah berkoordinasi dengan Kapusdatin, dan mereka siap untuk mengupdate data setiap bulannya. Tinggal menunggu laporan saja," singkat Rosjonsyah.

Sumber: