EBET Mesti Untungkan Masyarakat

RK ONLINE - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) paling lambat pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI, Hj. Riri Damayanti John Latief. Dikatakan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) EBET digelar DPD RI bersama kementerian terkait belum lama ini.

"DPD RI juga meminta supaya pemerintah pusat menetapkan peta jalan pengembangan EBET yang mengacu pada kebijakan energi nasional, dan dilakukan  untuk  jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Dengan tujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon," kata Riri.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, masyarakat mesti diuntungkan dalam pengelolaan EBET tersebut dan berhak untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, mengajukan keberatan dan lain-lain.

"Masyarakat berhak memperoleh informasi-informasi penting berkaitan EBET ini, memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaannya, serta memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan EBET," tegasnya. 

 

BACA JUGA:Energi Baru, Mendesak dan Perlu

 

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menjelaskan, pemerintah daerah juga mesti memberikan dukungan konkrit dalam pengembangan dan pengelolaan EBET di wilayahnya masing-masing.

"Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan dari pemerintah daerah yakni pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Misalnya jangan sampai di kemudian hari malah mengakibatkan banjir dan longsor ,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, ia memastikan EBET mengakomodir seluruh masukan terutama agar bagaimana upaya untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan secara murah dan terjangkau.

"Sekarang harga BBM banyak dikeluhkan masyarakat. EBET harus hadir memberikan solusi. Pemerintah nggak perlu pelit dengan subsidi. Jangan sampai nanti EBET ini malah dibajak para pedagang energi fosil yang berupaya untuk mengeruk keuntungan besar atas nama penyelamatan terhadap perubahan iklim,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (**)

Sumber: