Penilaian SAKIP, Pemprov Targetkan Nilai Sangat Baik

RK ONLINE - Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, SE, MM menyampaikan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menargetkan mendapatkan nilai sangat baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara nasional yang diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 mendatang. 

"Hasil evaluasi tahun sebelumnya Pemprov Bengkulu memperoleh hasil penilaian B dan tahun ini kita upayakan nilainya meningkat menjadi BB atau predikat sangat baik," kata Ika, Kamis (25/7). 

Dirinya mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat persiapan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Bengkulu dan pihak terkait lainnya untuk mendukung dan memksimalkan pencapaian target yang ada dalam penilaian SAKIP. 

"Kita sudah melaksanakan rapat persiapan evaluasi SAKIP dan reformasi birokrasi, yang akan dilaksanakan akhir bulan Agustus mendatang. Serta sudah mengumpulkan semua kepala OPD untuk mempersiapkan evaluasi tersebut, termasuk poin-poin yang perlu disiapkan dan teknisnya telah dibahas biro organisasi dan OPD," papar Ika. 

 

BACA JUGA:Perubahan Usul Alsintan

 

Dalam penilaian yang akan dilakukan 31 Agustus mendatang secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), akan dilakukan secara virtual dengan 10 OPD untuk penilaian SAKIP dan 10 OPD untuk penilaian reformasi birokrasi, secara nasional. 

Diketahui ada 4 sub bagian yang akan menentukan penilaian SAKIP untuk menentukan nilai diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Jika 4 sub bagian dapat dimaksimalkan oleh Pemprov akan menentukan penilaian yang diberikan dari kementerian.  Pemprov Bengkulu dalam mendukung hal tersebut memiliki tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu dengan kepala bidang koordinator perencanaan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu, koordinator pengukuran oleh Kepala Biro Pembangunan, koordinator pelaporan oleh Kepala Biro Organisasi. Sedangkan untuk koordinator evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dengan pelaksanaan dilakukan oleh seluruh OPD.

Sumber: