Disnakertrans Fasilitasi Pekerja Cek BSU

RK ONLINE - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) siap membantu proses pengecekan validasi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy, S.Sos. "Silahkan bagi pekerja yang mau melakukan pengecekan apakah ia dalam kategori penerima manfaat atau tidak, cukup bawa KTP ke Disnakertrans untuk memastikannya," ujarnya. Adapun syarat utama dari penerimaan BSU ini, terang Edwar adalah pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan aktif dalam sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terhitung Juni 2021. "Juga bagi pekerja yang belum menerima program bantuan apapun dari pemerintah. Jika sudah pernah terdaftar pada periode BSU berlangsung, maka akan otomatis ditolak," katanya. Lebih lanjut, program BSU sendiri merupakan program yang membantu dan meningkatkan ekonomi pekerja dimasa penanganan pandemi Covid-19. BSU sendiri menyasar pekerja yang bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 yang telah ditetapkan pemerintah. Penerima bantuan ini juga menyasar pekerja yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK. "Tahun ini bantuan diberikan kepada pekerja sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1 juta langsung ke rekening penerima. Namun untuk BSU gelombang 25 di Bengkulu sendiri, belum dipastikan kapan proses pencairannya," demikian Edwar. Pewarta : Gatot Julian/Krn
Sumber:
- Share:
- 1 Berkurang Rp2 Miliar, Dana Desa Kabupaten Kepahiang Turun Jadi Rp80 Miliar
- 2 Bentrok Hingga Kecelakaan, Roadrace di Kepahiang Mendadak Ricuh!
- 3 Alihfungsi Lahan Pertanian Jadi Pemukiman Dilarang, Pemkab Kepahiang Tegakkan LP2B
- 4 KUA Sebut Tanah Wakaf Wajib Miliki AIW!
- 5 Pemkab Kepahiang Anggarkan Dana Hibah Parpol Rp 1,2 Miliar
- 1 Berkurang Rp2 Miliar, Dana Desa Kabupaten Kepahiang Turun Jadi Rp80 Miliar
- 2 Bentrok Hingga Kecelakaan, Roadrace di Kepahiang Mendadak Ricuh!
- 3 Alihfungsi Lahan Pertanian Jadi Pemukiman Dilarang, Pemkab Kepahiang Tegakkan LP2B
- 4 KUA Sebut Tanah Wakaf Wajib Miliki AIW!
- 5 Pemkab Kepahiang Anggarkan Dana Hibah Parpol Rp 1,2 Miliar