Ada Kendala Dapatkan Layanan Bantuan Covid-19, Masyarakat Bisa Lapor Ombudsman

RK ONLINE - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, Senin (04/05/2020) mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan daring atau online bagi masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dijelaskan Herdi, pembukaan pengaduan onlinen ini merupakan tindaklanjut dari peluncuran Posko serupa yang lebih dulu dilakukan Ombudsman RI. Pengaduan secara online melalui melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman. Saluran pengaduan online ini bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. "Pengaduan bakal ditindaklanjuti Ombudsman di Pusat serta 34 Kantor Ombudsman Perwakilan di seluruh Indonesia termasuk kantor perwakilan Provinsi Bengkulu," sampai Herdi. Herdi menerangkan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah telah banyak memberikan layanan hingga kebijakkan kepada masyarakat dengan melibatkan APBN dan APBD yang jumlahnya sangat besar. Shingga dinilai perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaanya. Baca Juga : KSPSI Ingatkan Perusahaan Tetap Bayar THR Karyawan "Dengan adanya saluran pengaduan ini, diharapkan masyarakat dengan mudah melaporkan jika diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana Covid-19 bagi masyarakat terdampak," terangnya. Jenis layanan yang dapat diadukan dan ditindaklanjuti melalui Posko pengaduan online seperti layanan bantuan jaring pengaman sosial. Kemudian ada layanan kesehatan, layanan lembaga keuangan, layanan transportasi, dan layanan keamanan. "Pengaduan tersebut juga bisa melalui WhatsApp Center kantor perwakilan provinsi Bengkulu di Nomor 0811-9723-737. Jadi setiap laporan atau pengaduan yang masuk, pasti kita tindaklanjuti," tegas Herdi. Ditambahkannya, pengaduan yang masuk melalui kanal juga langsung dikoordinasikan dengan instansi penyelenggara layanan publik terkait. Selanjutnya Ombudsman memonitor tindak lanjutnya bersama-sama dengan instansi tersebut. "Tindaklanjut pengaduan sesuai dengan Undang-undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI," demikian Herdi. Pewarta : Febri Yulian Editor : Candra Hadinata
Sumber:
- Share:
- 1 DAK Tahun 2025 Dinas PUPR Tersisa Rp18 Miliar, Ini Arah Pemanfaatannya!
- 2 Pemkab Kepahiang Belum Tetapkan Formasi Jabatan Kebutuhan PPPK
- 3 Yang Lama Sudah Usang, Perpusda Kepahiang Usulkan 8.000 Eksamplar Buku ke Perpusnas
- 4 IPARI Wadah Para Penyuluh Agama di Kepahiang Tingkatkan Profesionalitas
- 5 Saldo DANA Rp 624.000 Per Hari, Segera Download Aplikasi Penghasil Uang Tercepat Ini
- 1 DAK Tahun 2025 Dinas PUPR Tersisa Rp18 Miliar, Ini Arah Pemanfaatannya!
- 2 Pemkab Kepahiang Belum Tetapkan Formasi Jabatan Kebutuhan PPPK
- 3 Yang Lama Sudah Usang, Perpusda Kepahiang Usulkan 8.000 Eksamplar Buku ke Perpusnas
- 4 IPARI Wadah Para Penyuluh Agama di Kepahiang Tingkatkan Profesionalitas
- 5 Saldo DANA Rp 624.000 Per Hari, Segera Download Aplikasi Penghasil Uang Tercepat Ini