Lentera RI Soroti Ketidakjelasan Alokasi BUMDes yang Dianggarkan DD, Desak Kejari Kepahiang Selidiki 105 Desa!
Lentera RI Soroti Ketidakjelasan Alokasi BUMDes yang Dianggarkan DD, Desak Kejari Kepahiang Selidiki 105 Desa!--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Alokasi penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program infrastruktur hingga ketahanan pangan desa di Kabupaten Kepahiang menuai sorotan. Data penggunaan Dana Desa menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir pemerintah desa telah mengalokasikan dana dengan jumlah yang cukup besar untuk BUMDes.
BACA JUGA:Sampel Air SPPG Tidak Teruji Labkesda dan BPOM, Kapolres Kepahiang: Akan Diuji Ulang!
BACA JUGA:Simak! Ini 6 Manfaat Jus Lidah Buaya dan Efek Sampingnya
Ketua Umum Lentera RI Tommy Hardianto, S.Kom Selasa 23 Juni 2026 menerangkan, pihaknya menyoroti terkait dengan pengelolaan DD pada 105 desa di Kabupaten Kepahiang yang menyertakan modalnya pada BUMDes. Terkait hal ini, kata Tommy sudah dilaporkan secara resmi pada aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMdes.
BACA JUGA:Terbukti Ilmiah, Ini 5 Teh Herbal yang Efektif Membantu Turunkan Berat Badan!
BACA JUGA:TGR 2024 Tak Tuntas, Pemkab Kepahiang Belum Limpahkan ke APH!
"Kami menyoroti terkait dengan pengelolaan BUMDes, dimana anggarannya dialokasikan dari dana desa, kami menyayangkan adanya kegiatan pada BUMDes hanya sesaat lalu hilang. Seharusnya, BUMDes ini berkembang untuk memajukan desa dan masyarakat," ujar Tommy.
Dijelaskan Tommy, jika penyertaan modal BUMDes maupun dana ketahanan pangan tidak jelas pengelolaannya, maka bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, pengalokasian dana desa untuk penyertaan modal BUMDes disorot karena tingginya risiko penyelewengan dan minimnya transparansi.
BACA JUGA:Menu MBG Terkontaminasi Bakteri Dilidik Polres Kepahiang, SPPG Dipanggil!
BACA JUGA:Dicekik Belanja Pegawai, Pemkab Kepahiang Pastikan Tak Rumahkan PPPK!
"Disini kita menyoroti perkembangan BUMDes yang dimana negara mengalokasikan anggarannya dari DD tidak berjalan. Kami meminta tolong pada Kejari Kepahiang untuk menindaklanjuti laporan ini agar kedepan alokasi DD untuk BUMDes benar-benar berkembang dan mensejahterakan masyarakat," jelas Tommy.
BACA JUGA:Dicekik Belanja Pegawai, Pemkab Kepahiang Pastikan Tak Rumahkan PPPK!
Tidak hanya BUMDes, Lembaga Lentera RI juga menyoroti terkait dengan program infrastruktur yang belum memberikan efek domino ditengah masyarakat yang anggaran pembangunan dialokasikan dari dana desa.
Sumber:
- Share:
