Soal Rencana Penarikan Penyertaan Modal pada Bank Bengkulu, Ini Kata Ketua DPRD Kepahiang!

Radarkepahiang.id - Ditengah efesiensi anggaran dan tantangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk membayar surat pengakuan hutang atau SPH akibat kegiatan gagal bayar pada tahun 2025 senilai Rp23 Miliar, membuat daerah memikirkan sejumlah opsi. Salah satunya, menarik penyertaan modal Pemkab Kepahiang pada Bank Bengkulu untuk menutup pembiayaan daerah.

 

Meski antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang belum membahas terkait opsi penarikan penyertaan modal. Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro, SE M.Sc menerangkan bahwa pihaknya berkomitmen tidak mengambil langkah tersebut.

BACA JUGA:Progres Pemanfaatan Eks Lahan PT. TUMS, Bupati Zurdi Nata: BPN Segera Alihkan ke Fasum

BACA JUGA:Tercatat 2.200 Data Warga Tidak Sekolah, Ini Upaya Dinas Pendidikan Menekan Angka Tidak Sekolah!

Pasalnya, dikatakan Gregory, bahwa penyertaan modal bukanlah sekadar angka pada pelaporan keuangan saja, melainkan komitmen daerah untuk memajukan industri perbankkan lokal. Dia menjelaskan, penyertaan modal sebelumnya sudah disahkan dan dianggarkan resmi dalam APBD daerah, sehingga menurutnya harus dipertahankan sebagai komitmen daerah terhadap Bank Bengkulu. 

 

"Kita tidak menginginkan opsi penarikan modal di Bank Bengkulu diberlakukan, mengingat masih ada hak keuangan daerah yang belum tersalurkan dari pemerintah provinsi," jelas Gregory.

BACA JUGA:Bisa Jadi Saldo DANA, Ini Aplikasi Penghasil Uang Beneran Hasilkan Cuan!

BACA JUGA:Cara Sederhana, Ini 3 Trik Bikin Halaman Sempit Bisa Hasilkan Telur dan Buah

Disisi lain, lanjut Gregory Pemerintah Kabupaten tengah memantau perkembangan mekanisme penyaluran dana bagi hasil dari Pemprov Bengkulu yang menjadi hak pemerintah daerah.

 

"Kemudian nanti fokus utama kita adalah efesiensi anggaran internal tanpa menganggu investasi daerah yang sudah berjalan," tutup Gregory.

Sumber: