Lakukan Efisiensi Anggaran, Dewan Kepahiang Tingkatkan Kapasitas SDM
Lakukan Efisiensi Anggaran, Dewan Kepahiang Tingkatkan Kapasitas SDM--Istimewa
Radarkepahiang.id - Guna melakukan efesiensi anggaran dan percepatan pembahasan perubahan APBD TA 2025, pimpinan dan anggota DPRD Kepahiang tingkatkan kemampuan melalui workshop peningkatan kapasitas.
Peningkatan kapasitas terkait efisiensi anggaran ini, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta kebijakan percepatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA:Dari Aplikasi Penghasil Uang, Dengerin Musik Sambil Rebahan Dapat Hasilkan Cuan Rp 450.000
BACA JUGA: Di Kepahiang Akan Dibangun Sekolah Rakyat, Segini Anggaran yang Dibutuhkan
Ketua DPRD Kepahiang, Igor Gregory Dayefiandro, SE, M.Sc menjelaskan jika pentingnya pemahaman mendalam terhadap kebijakan yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan meningkatkan kesiapan anggota DPRD dalam merespons kebijakan pusat, khususnya dalam konteks kondisi terkini di Kabupaten Kepahiang.
BACA JUGA:Entry Meeting AKIP, Kemenag Kepahiang Tekankan Pentingnya Transparansi Kinerja
BACA JUGA:Sudah Mulai Dikumpulkan, Lelang Kendaraan Dinas Pemkab Kepahiang Digelar Akhir Tahun 2025 Ini
"Melalui kegiatan ini, kita diharapkan lebih siap dan memahami secara menyeluruh pengelolaan efisiensi anggaran di Tahun Anggaran 2025. Dengan begitu, DPRD dapat menentukan kebijakan yang tepat demi arah pembangunan Kabupaten Kepahiang yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," sampai Igor.
Dalam sesi pemaparan materi, Rino Rio Kent, S.STP, MM, dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, secara komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang sejalan dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Segera Putuskan Nasib Kades Tanjung Alam Non Aktif, Seperti Apa Hasilnya?
BACA JUGA:Mendekati Pemberangkatan, Kepahiang Belum Kebagian Penambahan Kuota Haji
Menurutnya, penganggaran belanja daerah harus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan daerah. Ia juga menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi harus meliputi identifikasi belanja, penyesuaian pendapatan dan belanja daerah, pengalihan belanja, serta pergeseran anggaran.
"Penyesuaian anggaran diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, penyediaan cadangan pangan, serta bidang lain yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi," jelas Rino Rio.
Sumber:
- Share:
