Radarkepahiang.id - Hingga Mei 2026, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang tak kunjung terrealisasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang H. Helmi Johan, M.Pd Senin 11 Mei 2026 menjelaskan, realisasi pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat ini masih terkendala penerbitan sertifikat lahan.
Menurut Helmi, meski sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang sudah menyiapkan lahan seluas 9 Ha di kawasan perkebunan teh Kabawetan, syarat administrasi yang harus dipersiapkan adalah sertifikat lahan.
BACA JUGA:SPH di Dinas Dikbud Kepahiang Mencapai Rp2 Miliar, Ada Temuan, OPD Tunggu Rekomendasi BPK!
BACA JUGA:Distan Kepahiang Klaim Penyaluran Alsintan Sesuai CPCL!
"Lahan sudah ditinjau dan disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan Sekolah Rakyat Kepahiang, akan tetapi lahan itu saat ini perlu diterbitkan sertifikatnya," jelas Helmi.
Dijelaskan Helmi, terkait dengan syarat sertifikat lahan yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang menyiapkan anggaran senilai Rp210 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kini penerbitan sertifikat lahannya tengah berproses. Sebelumnya, akses pendukung sarana dan prasarana menuju Sekolah Rakyat sudah direalisasikan oleh pemerintah melalui program pelaksanaan infrastruktur Inpres Jalan Daerah (IJD).
BACA JUGA:Modus Program 'Seragam' Kejari Kepahiang Minta Masyarakat Kawal Mulai Dari Musrenbangdes!
BACA JUGA:Kasus Penemuan Bayi Diselidiki, Diduga Kuat Hasil Hubungan Gelap!
"Syarat untuk direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp210 miliar tinggal penerbitan sertifikat saja, kalau sertifikat sudah diterbitkan kita usulkan lagi ke Kementerian PU," jelas Helmi.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis (SD-SMA) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk memutus mata rantai kemiskinan bagi keluaraga prasejahtera pada desil 1 dan 2. Program ini menyediakan pendidikan formal, asrama, makan dan kesehatan, dengan penekanan pada pendidikan karakter.