Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang memastikan jika efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, tidak membuat seluruh perjalanan dinas pejabat dipangkas.
BACA JUGA:Sanksi Menanti Bagi ASN Kepahiang yang Nambah Libur Lebaran
BACA JUGA:Sanksi Menanti Bagi ASN Kepahiang yang Nambah Libur Lebaran
Ini disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH. Dia menjelaskan kalau dari total pemotongan DAU senilai Rp 71 Miliar, Pemkab Kepahiang terpaksa merasionalisasi kembali anggaran, program dan kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang.
BACA JUGA:2 Hari Lagi Ditutup, Ini Cara Daftar KIP Kuliah 2025 Buat SNBT
BACA JUGA:Bangun Sport Centre, Pemkab Kepahiang Usulkan Lahan BBI ke Pemprov Bengkulu
"Mau tak mau anggaran program dan kegiatan harus dipangkas, termasuk pengurangan pembiayaan perjalanan dinas bagi OPD Pemkab Kepahiang. Tapi tidak seluruh yang dipangkas, hanya 50 persen saja," sampai Hartono.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
BACA JUGA:Meski APBD Minim, Pemkab Kepahiang Tetapkan Anggarkan Penyertaan Modal ke BB Rp 2 Miliar
BACA JUGA:40 Persen Guru di Kepahiang Belum Bersertifikasi Pendidik
Dijelaskan Hartono, pemangkasan biaya perjalanan dinas ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk biaya perjalanan dinas bupati dan wakil bupati. Dikatakan Hartono, penyisiran anggaran ini masih dilakukan ditingkat TPAD bersama dengan OPD terkait untuk menentukan skala prioritas anggaran dan kegiatan.
BACA JUGA:Anggaran Terbatas CPP Pemkab Kepahiang Minim, Hanya Terisa 1,5 Ton Saja!
BACA JUGA:Dana PIP Kemendikbud 2025 Cair, Cermati Ya!
"Setelah selesai dibahas ditingkat TAPD nantinya, barulah kita sampaikan hasilnya ke Badan Anggaran DPRD Kepahiang," sampai Hartono.
Hasil pembahasan anggaran yang diefesiensi, dijelaskan Hartono akan dilakukan rapat dengar pendapat bersama dengan DPRD Kepahian. Hal ini mengingat APBD dibahas dan disahkan bersama antar Pemkab dan DPRD Kepahiang.