Radarkepahiang.id - Tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kepahiang merencanakan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ini untuk honorer kategori teknis.
Namun, belum termasuk honorer non teknis seperti satpam, pramubakti, petugas kebersihan dan pengemudi yang tidak bisa diangkat PPPK.
BACA JUGA:PR Besar, Pemkab Kepahiang Jaga Stabilitas Harga Bapokting Jelang Pilkada!
BACA JUGA:300 Warga Kepahiang Berkesempatan 4 Kali Nyoblos, Tahu Apa Alasannya?
Melalui ketentuan pemerintah pusat, tenaga honorer akan beralih statusnya menjadi pegawai outsourcing. Hanya saja, terkait dengan kebijakan ini masih dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, apakah akan dilaksanakan pada tahun mendatang atau belum.
"Kalau PPPK teknis sudah pasti, kuota formasinya akan kita ajukan ke KemenPANRB, sementara kebijakan tenaga honorer yang tidak bisa diangkat PPPK namun dialihkan menjadi pegawai outsourcing masih dalam kajian," jelas Sekkab.
Sementara itu, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan pegawai outsourcing, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepahiang Swifanedi Yusda, S.Hut menjelaskan pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap tenaga harian lepas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut yang saat ini jumlah totalnya mencapai 230an.
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Upayakan Pengamanan Aset dengan Sistem Digital!
BACA JUGA:Bahas RAPBD 2025, Banggar DPRD Kepahiang Dorong Capaian Target PAD
"Kita ingin THL kebersihan juga mendapatkan kesempatan yang sama dapat diangkat PPPK, jika pun skema lainnya dengan outsourcing. Karena dengan upaya itu dapat meningkatkan pendapatan petugas kebersihan itu sendiri," jelas Swifanedi.
Berbeda dengan THL pada OPD lainnya, dijelaskan Swifanedi tenaga harian lepas kebersihan tersebut kontraknya tidak pernah terputus, mengingat menjadi ujung tombak bagi kebersihan Kabupaten Kepahiang. Bahkan, pada hari libur dan hari besar keagamaan, petugas kebersihan tidak pernah absen dari tugas dan fungsinya menjaga kebersihan daerah.