Selain Honor BPD dan BLT DD, Kades Suro Bali Juga Diduga Tilep Dana Operasional BPD
RK ONLINE - Sempat heboh karena diduga menilep honor BPD, perangkat agama hingga Linmas desa, Kades Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Bengkulu juga sempat diduga menilep BLT DD yang diperuntukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
BACA JUGA:Berlangsung Sampai Sore, PLN Kepahiang Kembali Rilis Pengumuman Mati Lampu, Cek Lokasinya!
Meskipun berujung perdamaian, namun persoalan dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa ini sempat membuat perselisihan antara Kades inisial KD dengan jajaran BPD Suro Bali.
Melalui perjanjian, Kades Suro Bali berinisial KD bersedia mengembalikan atau membayarkan gaji atau honor BPD selama 5 bulan yang jumlahnya mencapai Rp89 juta. Sementara terkait BLT DD, oknum Kades sempat membantah dengan alasan hanya terlambat dalam proses pembayaran.
Akan tetapi selain gaji atau honor BPD dan BLT DD tersebut, informasi lainnya menyebutkan jika masih ada persoalan lain yang ternyata juga diduga dilakukan oleh oknum Kades inisial KD ini.
BACA JUGA:Soal Berkas Perkara Kasus OTT ASN Kepahiang, Ini Kata Kejari!
Informasi tersebut menyebutkan jika sejak pertama kali menjabat sebagai Kades Suro Bali, sampai saat ini pria inisial KD ini tidak pernah mencairkan anggaran operasional BPD.
Sebelum berdamai dengan oknum Kades inisial KD, Ketua BPD Suro Bali, Harman sebelumnya membeberkan jika biasanya setiap tahun, ada dana sebesar Rp12 - Rp15 juta yang dialokasikan khusus untuk operasional BPD.
Besaran dana yang dialokasikan untuk operasional BPD ini menurut Harman, biasanya ditentukan berdasarkan pagu anggaran yang diterima oleh Desa Suro Bali. Namun lanjut Harman, semenjak oknum Kades inisial KD menjabat, dana operasional BPD tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan.
BACA JUGA:Wajib Membawa Babi, Biaya Pernikahan Adat Termahal di Indonesia Bisa Tembus Rp250 Juta
"Biasanya ada anggaran untuk kami BPD ini, dana operasional BPD itu setiap biasanya berkisar Rp12 juta - Rp15 juta tergantung pagu. Namun semenjak dia (KD) jadi Kades, anggaran itu tidak pernah disalurkan. Padahal untuk rapat dan perjalanan dinas itu ada anggarannya," ujar Harman saat itu.