RK ONLINE - Melihat besarnya anggaran dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 200 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.Ip, MAp meminta agar dilkaukan secara efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan Privinsi Bengkulu.
Dempo juga meminta verifikasi yang dilakukan sejumlah OPD harus benar- benar mengkonsep ulang usulan tersebut. Dengan demikian penggunaan anggaran nantinya benar-benar efektif dan efisien." Verifikasi harus dilakukan sesuai dgn kebutuhan yang sebenarnya. Karena dari Rp 200 miliar lebih itu, menurut hemat saya bisa di kerucutkan lagi dengan memilih mana yang urgent mana yang tidak urgent," terang Dempo.
Selanjutnya dikatakan Dempo, dalam verifikasi tersebut juga dilakukan efisiensi dalam artian pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota harus berbagi beban, bagian dana yang mana Provinsi biayai dan mana yang di biayai oleh kabupaten. Sehingga saling meringankan jangan sampai saling memberatkan atau double kebutuhan yang sama.
BACA JUGA:Ratusan CJH 2 Kloter Asal Bengkulu Alami Penyakit Ini
"Kan namanya Pilkada serentak dengan tujuan menekan biaya yang ditimbulkan. Jika ada pembagian beban dana maka akan tercipta efisiensi. Saya yakin betul dari Rp 200 M tersebut dapat diperkecil lagi angkanya," ujar Dempo.
Ia mencontohkan beberapa bagian yang menjadi perhatian seperti pengajuan kursi KPU dan Wifi yang memang sudah ada maka seharusnya tidak perlu lagi untuk dianggarkan kembali. Tapi hal-hal yang sifatnya mendesak dan penting maka wajib untuk ada.
"Memang selama ini tidak ada pakai wifi, ini contoh saja. Namun jika sifatnya kebutuhan untuk penyelenggara itu wajib tidak mungkin tidak ada, misal kertas suara harus ada. Sedangkan kalau kotak suara saya sarankan cek dulu kota suara hasil dari pileg nanti, apakah layak pakai atau tidak, ini bisa difungsikan kalau layak digunakan. Dengan pertimbangan ini anggaran itu dapat efektif dan efisien," demikian Dempo.