RK ONLINE - Inspektorat Daerah (Ipda) Kepahiang sudah mulai melakukan audit. Total, ada 16 desa yang diaudit awal tahun 2023 ini. Yakni masing - masing kecamatan, Ipda mengambil 2 sampel desa yang dianggap rawan bermasalah.
Dalam artian, pengelolaan ADD/DD Tahun Anggaran (TA) 2022 lalu kurang baik secara adminisrtrasi maupun pelaporannya. Audit yang dilakukan tersebut ditekankan, bukan semata mencari kesalahan pihak desa. Melainkan untuk melakukan mitigasi dari pengelolaan ADD/DD sehingga tidak menimbulkan Kerugian Negara (KN).
Diwawancara wartawan Radar Kepahiang pada Senin (13/2), Plt. Inspektur Ipda Kepahiang, Hendri, SH mengatakan, dari 16 desa yang akan diaudit, saat ini sudah berjalan audit 2 desa di wilayah Kecamatan Ujan Mas.
"Yang kita audit sekarang adalah pengelolaan ADD/DD 2022. Sekarang telah berjalan di wilayah Kecamatan Ujan Mas. Selanjutnya desa - desa di kecamatan lain yang telah ditetapkan menjadi sampel, juga segera diaudit. Hasil sementara dari audit yang kita lakukan, belum bisa dibeberkan karena prosesnya masih berlangsung," kata Hendri.
Lebih lanjut dikatakan Hendri, desa - desa yang ditetapkan menjadi sampel audit (1 kecamatan 2 desa, red) diminta bersiap dengan menyajikan pelaporan yang baik, serta bisa mempertanggungjawabkan realisasi keuangan ADD/DD TA 2022.
"Audit yang sudah mulai berjalan, ini bukan artinya Ipda Kepahiang mencari kesalahan pemerintah desa. Kami fokus pada perbaikan laporan keuangannya saja," ujar Hendri.
BACA JUGA:Audit BPK, Bupati : Pimpinan OPD Harus Kooperatif
"Namun memang, desa - desa di masing - masing kecamatan yang kami tetapkan menjadi sampel audit adalah pemerintah desa, yang ketika merealisasikan ADD/DD kurang baik secara administrasi dan pelaporannya. Dari data yang kami punya, desa - desa yang masuk kategori kurang baik secara administrasi dan pelaporannya, rata-rata desa yang berada jauh dari perkotaan," sambung Hendri menjelaskan.