RK ONLINE - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI sudah merilis hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Secara nasional, prevalensi tubuh kerdil pada anak usia bawah dua tahun mengalami penurunan hingga pada angka 21,6 persen.
Tapi berbeda dengan Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Kepahiang yang menyumbang angka peningkatan prevalensi stunting, yang sebelumnya 22,9 persen kini meningkat menjadi 24,9 persen.
Hal ini diakui Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip Selasa (31/1). Menurutnya, meski angka prevalensi stunting meningkat, tidak terjadi peningkatan yang tajam terhadap kasus stunting di Kabupaten Kepahiang yang jumlahnya mencapai 421 kasus.
"Untuk itu kita menggandeng OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait memaksimalkan konvergensi lintas sektor dalam mengintervensi stunting di masyarakat. Baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, dari rilis SSGI prevalensi Kabupaten Kepahiang naik dari 22,9 persen ke 24,9 persen," papar Wabup.
Di tengah keterbatasan anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepahiang sekarang ini, dikatakan Wabup, terlebih dalam mengatasi penanganan dan pencegahan stunting, Pemkab Kepahiang pada tahun ini juga tidak mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Air Bersih Erat dengan Pencegahan Stunting
Meski demikian ditegaskan Wabup, upaya harus tetap dilakukan demi menurunkan angka prevalensi minimal menjadi 13 persen hingga 2024 mendatang.
"Upaya yang dimaksud seperti akselerasi penurunan stunting agar semua lintas lembaga pemerintah mengedepankan aksi konvergensi yang diatur di dalam Perpres. Seperti intervensi sensitif dalam pencegahan stunting, dengan menyasar keluarga berisiko stunting untuk perbaikan terhadap pola makan maupun pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Karena persoalan ini dapat ditekan dengan aksi gotong royong yang memerlukan kepedualian serta kerja sama yang baik dan berkelanjutan," pungkas Wabup.