Terlebih, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat jika APBN 2023 difokuskan terhadap enam sektor diantaranya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Sementara itu, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didorong untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menekan angka stunting dan fokus pada ketahanan pangan dalam menghadapi krisis di tengah ancaman resesi global.
BACA JUGA:Dibagikan, DIPA dan TKDD di Provinsi Bengkulu Capai Rp 14 Triliun
"Sesuai dengan arahan pusat isu penekanan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan termasuk pengerdilan angka stunting masih menjadi fokus kerja kita bersama tahun ini," singkat Syarwan.
Diketahui, dari alokasi TKDD mencapai Rp 10 triliun mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 505,8 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 6,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp 895,85 miliar, DAK non fisik mencapai Rp 1,41 triliun, Insentif Fiskal mencapai Rp 30 miliar, dan dana desa mencapai Rp 1 triliun.
Adapun besaran penyediaan anggaran TKDD tahun 2023 dari pemerintah pusat untuk wilayah Bengkulu tahun 2023 dilihat pernah wilayah diantaranya untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 1,9 triliun dan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Rp 1,1 triliun, Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 874,8 miliar, Kabupaten Rejang Lebong Rp 883,8 miliar, Kota Bengkulu Rp 889 miliar, Kabupaten Kaur Rp 781,1 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Seluma Rp 894,1 miliar, Kabupaten Mukomuko Rp 824, 5 miliar, Kabupaten Lebong Rp 580,9 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp 628,1 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 691,1 miliar.