RK ONLINE - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencacat alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 ini mengalami penurunan.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, M. Syarwan, SE, MM mengatakan, penurunan alokasi anggaran BLT-DD ini sudah ditetapkan dari pemerintah pusat, termasuk dalam persentase penggunaannya.
Selain itu, sasaran penerima pada 2023 juga menurun, penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah pusat hanya ingin penerima BLT-DD adalah masyarakat yang dinilai miskin ekstrem.
"Tahun ini BLT maksimal hanya 25 persen dan minimal 10 persen dari pagu dana desa. Jumlah ini jauh dari tahun sebelumnya seperti 2022 untuk alokasi BLT minimal 40 persen," kata Syarwan.
Ia memaparkan, penurunan alokasi penggunaan dana desa lantaran kondisi tahun ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini kondisi pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan dan melewati masa kritis. Sehingga penggunaan tahun ini hanya ditujukan untuk masyarakat kategori miskin ekstrem saja.
"Pendataan masyarakat miskin ekstrem bisa dilakukan oleh pemerintah desa, data tersebut akan direkam oleh pemerintah kabupaten setempat melalui aplikasi OMSPAN berdasarkan keputusan atau peraturan kadesnya mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD paling lambat pada 12 Mei 2023 mendatang," papar Syarwan.