RK ONLINE - Ketua RT 05 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Arifin menyebutkan pembangunan di wilayah kelurahan terabaikan lantaran tidak dialokasikannya anggaran.
Berbeda dengan pemerintah desa yang mendapatkan alokasi ADD/DD setiap tahunnya, sehingga mampu merealisasikan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan akses infrastruktur masyarakat.
Dikatakan Arifin, banyak jalan lingkungan dan drainase maupun program pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang sama sekali tak tersentuh program pemerintah kabupaten. "Jalan lingkungan di Kelurahan Durian Depun ini tidak kunjung dibangun. Belum lagi masalah lainnya seperti banjir, yang disebabkan infrastruktur drainase yang tidak maksimal. Kelurahan sangat berbeda sekali dengan pemerintah desa yang mendapatkan alokasi anggaran. Kami berharap ada solusi yang bisa direalisasikan oleh wakil rakyat di tingkat provinsi," ucap Arifin menyampaikan aspirasinya dalam acara reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip MM yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Merigi, Kamis (24/11) kemarin.
BACA JUGA:Pasar dan Terminal Terbengkalai
Menanggapinya, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, wilayah kelurahan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu seharusnya, ujar Edwar, pemerintah kabupaten ikut memperhatikan pembangunan di wilayah kelurahan yang tidak dianggarkan dana seperti desa. Namun, diakui Edwar, pada beberapa sektor fasilitas umum ada di wilayah kabupaten, itu ada menjadi wewenang pemerintah provinsi untuk membangunnya.
"Seperti drainase, jalan usaha tani, maupun bantuan dana hibah pembangunan masjid atau musahala hingga bantuan modal UMKM, itu ada yang wewenang pemerintah provinsi. Kita minta yang dapat dibangun oleh pemerintah provinsi, supaya lurahnya proaktif mengusulkan proposal, nanti kita dari DPRD kawal. Sementara untuk jalan lingkungan, itu wewenangnya pemerintah kabupaten yang kita harapkan juga diperhatikan peningkatan pembangunannya," tutupnya.