RK ONLINE - Dari hasil rapat yang telah dilakukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan melaksanakan evaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 3 November 2022 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si menyampaikan, evaluasi kinerja kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu sudah dapat dilakukan lantaran pembentukan 5 Panitia Seleksi (Pansel), satu diantaranya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat yakni Deputi Pengawasan dan Pengendalian Pegawai BKN telah disetujui dan terbentuk.
"Persiapan kita sudah dilakukan sejak September, dan untuk uji kompetensinya insya allah kalau tidak ada halangan akan dilakukan 3 November," ungkap Hamka.
Sebelumnya, permintaan adanya Pansel ini setelah adanya persetujuan terhadap izin evaluasi yang akan dilaksanakan Pemprov dan izin pembentukan Pansel sudah disetujui komisi Apartur Sipil Negara (KASN). Selain itu, ini dilakukan agar penilaian atau evaluasi yang dilakukan fair atau transparan. Namun dalam hal penunjukan ketua Pansel, apakah dari pihak Pemprov atau BKN pusat, Sekda Hamka menyebut jika pihaknya masih menunggu persetujuan gubernur.
"Kita lihat dulu, kita tunggu dari persetujuan pak gubernur sebagai PPK. Jadi anggota kita itu berbeda dengan yang selama ini dalam menguji kompetensi kita melibatkan BKN pusat. Ada salah satu Deputi yang ikut langsung, mungkin nantinya menjadi anggota pansel," paparnya.
BACA JUGA:Derta Rohidin Terima Penghargaan Kemendikbudristek
Sementara itu, untuk kepala OPD yang akan dilakukan evaluasi dan menilai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dilakukan untuk kepala OPD yang telah menjabat dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
"Evaluasi ini khusus kepala OPD yang masa jabatannya melebihi satu tahun. Tapi dalam hal ini kita uji semuanya dahulu, pak gubernur sudah menyampaikan jika kita lihat dulu kontrak kerja yang ditandatangani sampai mana realisasiny. Pak gubernur akan melihat secara keseluruhan," pungkas Hamka Sabri.