RK ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu meminta agar Pemprov Bengkulu dapat mengoptimalkan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Keberadaan UPTD baik di bidang pertanian, peternakan hingga perkebunan yang ada di Bengkulu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dalam beberapa tahun terakhir, namun dalam pengelolaannya dinilai belum optimal.
"Sebagai contoh Bengkulu sudah memiliki laboratorium inseminasi sapi, sapi pejantan yang terakreditasi dan bahkan produk lab inseminasi kita sudah banyak diminta baik dari kementerian maupun dari provinsi tetangga. Sayangnya pengelolaannya masih minim sekali, bangunan hampir terbengkalai, ternak yang ada kurang terawat, " kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP.
Dalam pertanggungjawaban APBD disebutkan tahun 2021 targetnya hanya Rp 200 juta untuk produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak. Namun faktanya realisasi yang dilakukan bisa mencapai Rp 415 juta, sehingga ia menyayangkan sektor ini tidak dioptimalkan anggaran di APBD.
"Kita cek dilapangan, ini sedih sekali. UPTD kantornya tidak terawat, sapi yang seharusnya makan 5 hingga 6 kali cuma dua kali saja, penjaga shift juga terbatas sekali, belum lagi untuk pengelolaan lingkungan baik pakan, penanaman dan sebagainya. Namun di APBD untuk biaya pengelolaan UPTD malah dikurangi, ini menunjukkan tidak ada niat meningkatkan PAD sektor ini," imbuh Jonaidi.
Lainnya seperti sektor pertanian, Jonaidi menyebut tidak jauh berbeda. Ia menyesalkan petani Bengkulu malah mengambil bibit dari provinsi lain. Padahal memiliki UPTD pembibitan sendiri.
"Padahal kita punya penghasil bibit sendiri, kenapa ini tidak dikelola. Bila perlu Bengkulu ini mensuplai bibit untuk provinsi lain," tuturnya.
BACA JUGA:Maksimalkan PAD dari UPTD Laboratorium Lingkungan
Begitupun dengan pengelolaan varietas peternakan bibit itik bermani yang dikenal secara nasional. Varietas lokal yang unggul dan sudah bersertifikat terdaftar di Kementerian Pertanian dan banyak dibutuhkan secara nasional. Namun sayangnya pengembangan varietas lokal peternakan ini di Bengkulu tidak mendapatkan perhatian.
"Sama halnya di sektor perkebunan. Contohnya bibit sawit, masyarakat kita beli bibit dari provinsi lain. Padahal Pemprov punya UPTD pembibitan sawit, coba jika ini dapat dioptimalkan, kelompok tani dan petani cukup beli bibit dari pembibitan Pemprov Bengkulu yang jelas terjamin. Tapi saat ini, UPTD nya angagran tidak ada dan bibit yang dikelola juga tidak ada," ungkap Jonaidi.
Pihaknya berharap di tahun 2023 mendatang semua UPTD penghasil PAD di wilayah Bengkulu dapat diperhatikan oleh Pemprov. Bila perlu UPTD yang ada diberikan reward penghargaan karena menghasilkan PAD.
"Percuma saja dinas-dinas besar anggaran tapi tidak menghasilkan PAD. Sehingga kita minta dari penghasil PAD baik dari bibit sawit, ikan, sapi dan lainnya kedepan harus di perhatikan. Jangan sampai UPTD sebagai ujung tombak penghasil PAD ini terbengkalai. Apalagi gubernur kita gelarnya dokter hewan, saya yakin bisa memiliki perspektif menghasilkan PAD dari sisi peternakan ini tadi," tukasnya.