Realisasi PBBP2 Jadi Pertimbangan Pencairan ADD
RK ONLINE - Sama dengan tahun sebelumnya, realisasi Pajak Bumi Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) akan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III. Tentu hal ini harus menjadi perhatian masing-masing desa untuk memaksimalkan proses penagihan PBBP2 kepada wajib pajak di wilayahnya masing-masing.
Kabid Pendapatan BKD Lebong, Monginsidi, S.Sos menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong. Terlebih sesuai dengan edaran Sekretaris Kabupaten (Sekkab), akan dilihat sejauh mana realisasi PBBP2 di setiap desa. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran ADD yang notabannya bersumber dari APBD Lebong.
"Sesuai edaran pak Sekda, untuk tahap III akan diperiksa batas mana realisasi pembayaran PBBP2. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyaluran ADD hingga tahun berikutnya, " kata Monginsidi.
Ditambahkannya, terhitung 30 September 2022 lalu realisasi PBBP2 baru mencapai 61,28 persen dari target Rp 1,4 miliar. Tepatnya baru diangka Rp 850 juta. Sementara batas akhir pembayarannya ditenggat paling lambat 30 Oktober mendatang. Jika melewati batas waktu itu, maka konsekuensinya wajib pajak akan dikenakan denda 2 persen dari nilai ketetapan pajak.
"Semakin cepat direalisasikan semakin bagus. Apalagi jika telat ada sanksi denda. Pajak ini juga akan masuk sebagai PAD yang artinya akan digunakan dalam pembangunan Kabupaten Lebong, " tambahnya.
BACA JUGA:PBBP2 Baru Capai 61 Persen
Dengan sisa waktu yang ada, ia berharap kades, lurah hingga camat selaku ujung tombak bisa memaksimalkan proses penagihan tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan membentuk tim penagihan dengan memanfaatkan perangkatnya.
"Peran aktif kades, lurah dan camat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan realisasi PBBP2. Jika pun ada kendala, bisa segera dikoordinasikan untuk mencari solusinya, " demikian Monginsidi.