RK ONLINE - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang mencatat, hingga Kami (6/10) kemarin sudah Rp 1.380.962.182 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk ke kas daerah. Yakni sekitar 86,2 persen dari target Rp 1,6 miliar yang ditetapkan. Ini disampaikan Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM melalui Kabid Pendapatan, Amarullah Mutaqin, SE M.Ap.
Menurutnya, meski batas akhir pembayaran PBB-P2 dibatasi sampai dengan 30 September namun masyarakat masih dapat membayarkan PBB-P2 dengan ketentuan diwajibkan membayar denda sesuai dengan ketentuan, yakni 2 persen dari besaran pajak PBB. "Sudah 86,2 persen atau Rp 1.380.962.182 dari target Rp 1, 6miliar yang ditetapkan oleh daerah untuk PAD PBB-P2 yang masuk ke kasda," terang Amarullah.
BACA JUGA:Tidak Lunas PBB-P2, BKD Gandeng Jaksa
Amarullah merincikan realisasi per kecamatan. Kecamatan Kepahiang 48,88 persen atau baru Rp 354.471.094 dari target Rp 725.222.368, Kecamatan Kabawetan 56,43 persen atau baru Rp 114.077.031 dari target Rp 202.168.978, dan Kecamatan Tebat Karai 62,60 persen atau baru Rp 117.804.499 dari target Rp 188.193.984. Kemudian Kecamatan Seberang Musi 45,31 persen atau baru Rp 57.397.917 dari target Rp 126.671.097, Kecamatan Bermani Ilir 31,58 persen atau baru Rp 85.166.099 dari target Rp 269.712.354, Kecamatan Muara Kemumu 64,84 persen atau baru Rp 39.970.996 dari target Rp 139.417.956. Selanjutnya Kecamatan Ujan Mas 64,85 persen atau baru Rp 354.593.030 dari target Rp 546.812.241 dan Kecamatan Merigi 33,98 persen atau baru Rp 54.511.114 dari target Rp 160.417.260.
"Kita optimis target PAD dari sektor PBB ini akan tercapai 100 persen diakhir tahun ini," ujar Amarullah.
Ia melanjutkan, bahwa desa-desa dengan tunggakan PBB-P2 tersebut akan ditagih dalam penagihan SPPT PBB tahun berjalan. Bahkan pihaknya meminta pendampingan Kejaksaan Negeri untuk melakukan penagihan tunggakan PBB.