RK ONLINE - Pembangunan irigasi primer menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, terlebih sarana infrastruktur yang berdampak langsung bagi sektor pertanian masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Sihaloho, ST mengatakan, salah satunya pembangunan titik-titik kerusakan irigasi Air Kah yang berlokasi di Desa Pulogeto Baru yang kini tengah menjadi persoalan yang dirasakan petani. Lantaran 600 Ha lahan persawahan terpaksa beralih tanam dari padi ke palawija karena aliran air irigasi tidak mengaliri lahan persawahan.
Menurut Rudi, pihaknya berupaya pembangunan irigasi tersebut dapat diakomodir dalam pembahasan Rancangan APBD kabupaten tahun anggaran 2023. Mengenai hal ini menurut Rudi, sudah diusulkan pihaknya pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Pembangunan irigasi itu sudah kami usulkan anggarannya dalam RAPBD TA 2023. Diakomodir atau tidak, tunggu hasil pembahasan anggaran nantinya," kata Rudi.
Melihat urgensi pembangunan irigasi tersebut lantaran berdampak pada sektor pertanian masyarakat desa, diterangkan Rudi, pihaknya berharap akan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur fisik pada tahun depan. Hanya saja di tengah keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah saat ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.