RK ONLINE - Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, kuota Pertalite secara nasional sebesar 23,05 juta Kilo Liter (KL), dengan konsumsi Pertalite sampai dengan Agustus 2022 sudah mencapai 19,5 juta KL. Dengan demikian, sisa kuota 3,65 juta KL. Sedangkan untuk kuota Solar bersubsidi sebesar 15,1 juta KL dengan konsumsi hingga Agustus 2022 sudah mencapai 11,4 juta KL. Sisa 3,7 juta KL. Kedua BBM ini diperkirakan akan habis pada bulan Oktober 2022 mendatang.
Di Provinsi Bengkulu sendiri, realisasi BBM Pertalite hingga 31 Agustus 2022 sebanyak 153.665 KL dari kuota sebanyak 174.094 KL untuk 1 tahun. Sedangkan untuk solar dari kuota sebesar 111.970 kilo liter per tahun, saat ini masih tersisa sekitar 35 ribu KL saja. Setidaknya dibutuhkan tambahan kuota BBM subsidi sebnyak 25 ribu KL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu hingga akhir tahun ini.
Dalam mencukupi kebutuhan BBM hingga akhir tahun, Pemprov Bengkulu terus berupaya agar ada penambahan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah pusat. Upaya ini baik melaui penyampaian surat maupun berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat melalui kementrian atau lembaga terkait.
Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menyampaikan jika Pemprov Bengkulu telah melakukan upaya pengusulan tambahan kuota ke pemerintah pusat. Terbaru dilakukan koordinasi dengan DPD RI.
"Sebelumnya melaui DPD RI telah memfasilitasi, disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kemudian dengan Kementerian ESDM," katanya.
BACA JUGA:Siap Gunakan BTT
Gubernur Rohidin menyebut, permasalahan kekuarangan kuota BBM terjadi secara menyeluruh di Indonesia. Terlebih untuk kuota BBM subsidi kemungkinan bulan Oktober atau November sudah habis.
"Saya kira nanti ada kebijakan tersendiri yang diambil pemerintah pusat. Kita sendiri telah mengusulkan," singkat gubernur Rohidin.
Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si menyebut upaya pengwasan penyaluran BBM di masyarakat harus dioptimalkan agar tepat sasaran. Sehingga kuota BBM mencukupi hingga ada kebijakan dari pemerintah pusat.
"Sebenarnya Pertamina yang berhak mengawasi penyaluran BBM, tapi harus ada kerjasama dalam pelaksaannya. Dari Hiswana Migas di DPD RI sudah ada MOU dengan Kapolri, mungkin akan dibuat tim yang akan turun kelapangan melakukan pengawasan ini," katanya.
Hamka menambahkan, jika tidak ada penambahan kuota, tentunya kuota BBM akan kekurangan. Sehingga sebagai langkah awal agar kuota BBM yang ada penggunaannya dapat optimal harus dilakukan pengawasan.
"Kita akan lakukan pengawasan. Dengan demikian masyarakat yang betul-betul berhak menggunakan subsidi BBM dapat tepat sasaran," pungkasnya.