RK ONLINE - Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Jarwansyah menyampaikan jika percepat penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di wilayah Bengkulu masih lambat. Terlebih Provinsi Bengkulu menempati urutan ke-8 kasus PMK secara nasional. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian PMK di Provinsi Bengkulu Bersama Deputi Rehab Rekon BNPB dan Tim Satgas PMK kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, Jumat (26/8).
"Provinsi Bengkulu menempati urutan ke 8, Provinsi dengan kasus PMK aktif yakni 3.078 kasus. Jumlah ini masih cukup tinggi dari data terakhir kita," kata Jarwansyah.
Ia meminta Pemprov Bengkulu untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam percepatan penanganan PMK serta meminta agar segera membentuk satuan tugas (Satgas) Penanganan PMK secara menyeluruh di kabupaten/kota sesuai dengan instruksi Pemerintah pusat.
"Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kasus yang ada sekarang menularkan ke ternak yang sehat," ujar Jarwan.
BACA JUGA:Sudah 19.780 Dosis Vaksin PMK Direalisasikan
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menyampaikan jika Pemprov akan memaksimalkan percepatan penanganan PMK. Serta meminta kabupaten/kota yang belum memiliki Satgas Penanganan PMK untuk segera dibentuk. Diwilayah Bengkulu sendiri masih ada 3 daerah yang belum membentuk Satgas Penanganan PMK yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan untuk wilayah lainnya sudah membentuk dan menjalankan Satgas yang ada.
Selain itu, Rohidin juga meminta agar vaksinasi dan distribusi vaksin PMK dapat dipercepat ke 9 Kabupaten dan 1 Kota sesaat setelah vaksin tersebut tiba, agar tidak terjadi penumpukan vaksin dan dapat segera digunakan.
"Saya berharap betul Satgas di kabupaten/kota itu dibentuk dan difungsikan dengan optimal dan bergerak dengan cepat," singkat Gubernur Rohidin.