RK ONLINE - Pinjaman daerah yang direncanakan Pemkab Kepahiang pada PT Bank Bengkulu dipastikan gagal tahun ini. Namun Pemkab Kepahiang dipastikan tetap melanjutkan pembangunan walaupun di tengah keterbatasan anggaran, seperti tergambar pada KUAPPAS RAPBD TA 2023 karena defisit anggaran saja nilainya mencapai Rp 195 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Jono Antoni, SE MM menjelaskan jika, pembiayaan infrastruktur pembangunan, program, dan kegiatan lainnya dapat direalisasikan Pemkab Kepahiang secara bertahap. "Pembiayaan pembangunan bukan hanya bisa dilakukan melaui pinjaman daerah saja, bisa dialokasikan oleh APBD bahkan diusulkan melalui APBN pusat," ujar Jono.
Mensiasati alokasi anggaran di tengah minimnya anggaran APBD Kabupaten Kepahiang, disampaikan Jono, Pemkab dapat merasionalisasi sebagian program dan kegiatan lainnya, jika ingin mengakomodir anggaran infrastruktur pembangunan. Beberapa diantaranya seperti ketiga link pekerjaan yang sebelumnya terhenti, penataan kota, normalisasi drainase hingga peningkatan sarana prasarana pariwisata waterpark. "Dapat dianggarkan APBD dengan cara menunda sejumlah anggaran lainnya, namun yang pasti bertahap," kata Jono.
Dia melanjutkan, tertundanya pinjaman daerah pada tahun anggaran 2022 ini lantaran pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah tentang pinjaman daerah. Yakni turunan dari UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, dimana aturan tersebut mengatus skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunannya.