RK ONLINE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang sejauh ini sudah menghibahkan 60 balai desa dari total 105 desa. Bagi pemerintah desa yang belum mengajukan hibah balai desa sebab masih menjadi aset pemerintah kabupaten, diingatkan supaya segera mengajukan proses hibahnya. Ini dikatakan Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM melalui Kabid Aset, Dendi, S.Sos.
Menurutnya, untuk proses hibah pada tahun 2022 ini kisaran 22 balai desa dan sekarang dalam proses telaah oleh tim. Pengukuran dengan melibatkan BPN Kepahiang sudah dilakukan serta sejumlah berkas yang diperlukan sudah lengkap.
"Jika ditotalkan termasuk yang 22 pada tahun 2022 ini, maka total balai desa yang dihibahkan sebanyak 60 balai desa. Untuk sisannya yang belum mengajukan hibah balai desa, kita tidak tahu pasti apakah karena belum ada atau memang belum mengajukan," terangnya.
Dikatakan Dendi, jika balai desa sudah dihibahkan ke desa dari Pemkab maka pihak desa bisa melakukan rehab menggunakan dana desa sehingga balai desa terawat dan tetap layak digunakan. Untuk itu desa-desa yang sudah mempunyai balai desa tapi asetnya masih milik Pemkab Kepahiang, diminta mengajukan permohonan hibah ke BKD.
"Namun pastikan terlebih dahulu lahan balai desa tersebut jelas. Dalam artian apakah lahan balai desanya hibah atau dibeli dari masyarakat, dibuktikan dengan surat menyuratnya. Kalau itu (Lahannya, red) sudah dipastikan, silakan ajukan proses hibah balai desa yang sudah dibangun Pemkab Kepahiang untuk menjadi aset desa," demikian Dendi.
Diketahui, pada tahun 2022 ini ada 22 balai desa yang rencananya dihibahkan Pemkab Kepahiang ke pemerintah desa. Diantaranya balai Desa Air Selimang, Air Hitam, Bukit Sari, Suro Ilir, Pagar Gungung, dan Pematang Donok. Kemudian Desa Bayung, Kemang Seri, Tugu Rejo, Kandang, Desa Talang Gelompok, Desa Tangsi Duren, Desa Air Sempiang, Desa Barat Wetan, Talang Babatan, Penanjung Pajang Bawah, Suro Lembak, Ujan Mas Bawah, Babakan Bogor, Suka Sari, Kutorejo, dan Tebat Laut. (and)