RK ONLINE - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM merasa miris dengan upaya pencegahan dan penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pasalnya permasalahan banjir terjadi setiap tahun khususnya di wilayah Kota Bengkulu dan hingga kini belum ada jalan keluar yang terbaik untuk mengatasinya.
"Dalam upaya penanganan banjir ini, semua pihak dan intansi terkait harus turun tangan. Saat terjadinya bencana Pemprov melaui BPBD, Basarnas dan pihak lainnya harus bersinergi dan saling koordinasi terutama kepada kabupaten/kota agar menjalankan kewenangan dengan baik," papar Edwar, Jumat (1/7).
Respon cepat pemerintah dan pihak terkait dalam penanganan bencana ini sangat penting, terutama memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Hal tersebut jangan sampai tertunda karena dapat memperburuk kondisi masyarakat yang terkena bencana.
Lebih lanjut, Edwar menyampaikan, walaupun Pemprov Bengkulu tidak menyediakan dana khusus untuk bencana, telah disediakan dana tak terduga yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan dengan nilai milyaran rupiah.
"Kita punya dana tak terduga, kan bisa digunakan seumpamanya memang mendesak seperti memperbaiki infrastruktur fisik yang rusak," kata Edwar.
Selain penanganan saat banjir, yang lebih manjadi perhatian penting yakni penaganan sebelum terjadinya bencana tersebut. Dalam hal ini Edwar meminta pemprov dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) untuk membuat penanganan khusus untuk banjir. Serta meminta pihak DLHK untuk mengawasi aktivitas yang merusak hutan di hulu sungai.
"Penanganan khusus ini bisa dilakukan seperti pengerukan sungai untuk mengangkat sedeng yang membuat dangkal sungai," ungkap Edwar
Pemprov juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan merusak hutan, karena saat ini sudah banyak hutan yang ditebang di hulu sungai yang berimbas terjadinya banjir karena fungsi hutan untuk menahan dan menyimpan cadangan air dari hujan banyak yang telah rusak.
"Sangat disayangkan banyak hutan lindung sebagai penadah hujan digarap orang dan menyebabkan hutan gundul, tapi dari pihak DLHK seolah diam dan membiarkan saja. Hal ini harus diperhatikan dan di jadikan penanganan khusus terjadinya banjir," demikan Edwar. (gju)