RK ONLINE - Sebagai upaya mengingatkan, belum lama ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengirim surat kepada 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Surat tersebut berisikan saran agar Kades dan perangkatnya, ikut sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan yang iuran perbulan dibiayai APBD. Sayang bukannya ditindaklanjuti, surat tersebut terkesan diabaikan. Buktinya dari ratusan desa, hanya 47 desa yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD tersebut.
"Hasilnya memang belum 100 persen. Karena itulah kita akan kembali kirim surat ke desa-desa yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Rugi kalau tidak dimanfaatkan karena biaya iuran perbulannya sudah ditanggung APBD Kepahiang," kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Desnita Adelina.
Untuk diketahui kalau terhitung dari awal 2022 lalu, iuran bulanan BPJS Kesehatan Kades dan perangkat desa di Kabupaten Kepahiang, mulai ditanggung APBD. Namun kesempatan ini belum dimanfaatkan seluruh Kades beserta perangkat. Lantaran dari ratusan Kades dan perangkat desa, baru 47 Kades dan perangkat yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD ini. Padahal selain Kades dan perangkat desa, semua biaya keesehatan istri hingga anak ketiga semuannya dibiayai APBD. Kades dan perangkatnya masuk kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) dan mendapat jaminan kesehatan dengan hanya dipotong 5 persen dari gaji yang diterima setiap bulan.
"Yang ditanggung tidak hanya Kades atau perangkat desa saja, tapi 3 anaknya (Bagi yang sudah berkeluarga, red) juga dibiayai APBD. Tetapi untuk anggota keluarga hanya dijamin hingga berusia 25 tahun saja," demikian Desnita.
"Semoga dengan surat kedua kita nanti, Kades dan perangkat yang berlum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dibiayai APBD segera mendaftar. Tidak ada lagi Kades dan perangkat yang tidak dijamin kesehatannya oleh BPJS Kesehatan," harap Destina.
Pewarta : Efran/Krn