Pencairan Dana Banpol Tunggu LHP BPK

RK ONLINE - Seluruh SPj penggunaan dana Bantuan Parpol (Banpol) TA 2021 di Kabupaten Kepahiang sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu. Saat ini Badan Kesbangpol Kepahiang tinggal menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ketika LHP diterima, selanjutnya disampaikan kepada Parpol supaya bisa ditindaklanjuti apabila ada hal -hal yang perlu dilakukan perbaikan. Sebaliknya, jika LHP BPK RI tidak ditemukan catatan maka masing-masing Parpol dipersilakan menyiapkan berkas pencairan dana Banpol TA 2022 sehingga bisa segera dilakukan pencairan. "Audit dana Banpol di Kabupaten Kepahiang sudah tuntas, tapi kami belum menerima LHP dari BPK. Makanya kami belum bisa memastikan kapan Parpol bisa mengajukan pencairan dana Banpol tahun ini. Karena salah satu syarat untuk pengajuannya adalah hasil audit BPK. Kita tunggu saja LHP dari BPK. Apapun hasilnya akan kita sampaikan ke masing - masing Parpol," kata Musi Dayan Menurutnya, usulan pencairan dana Banpol bisa dilaksanakan cepat dan bisa juga tidak, tergantung dengan tahapan proses yang dilalui. "Kalau proses pengajuan berkasnya cepat disampaikan dengan kami, usulan pencairan akan cepat diproses. Begitu sebaliknya," demikian Musi Dayan. Berikut rincian besaran dana Banpol yang diterima 10 Parpol di Kepahiang TA 2021 lalu. Partai NasDem Rp 214.539.732, Golkar Rp 125.008.650, PKB Rp 104.837.571, Demokrat Rp 99.475.209, PDI P Rp 83.286.306, Hanura Rp 65.513.583, Gerindra Rp 63.420.678, PKS Rp 51.021.630, Perindo Rp 45.636.642 dan PPP Rp 45.534.825. Untuk TA 2022 ini dana Parpol naik menjadi Rp 15 ribu/ 1 suara sah dari sebelumnya Rp 11.313/ 1 suara sah.   Pewarta : Epran Antoni/Krn